Berita Politik
Dr Salim: Dana Otsus Harus Abadi, PKS Isyaratkan Usung Nasir Djamil Cagub Aceh
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa dana otonomi khusus (otsus) harus abadi diterima pemerintah dan masyarakat Aceh
Diiringi shalawat dengan tabuhan rapai sejak tiba di Bandara SIM dan membersamai rombongan ke semua tujuan kunjungannya.
Ratusan kader PKS berseragam juga memenuhi setiap sudut jalan sepanjangan Aceh Besar dan Banda Aceh menyambut kedatangan Habib Salim.
Habib Salim saat tiba di Aceh juga langsung bertolak ke Meuligoe Wali Nanggroe.
Di sana, Dr Salim disambut langsung oleh Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Alhaythar beserta Tuha Peut dan Tuha Lapan.
"Assalamualaikum," sapa Dr Salim saat tiba di Meuligoe Wali Nanggroe, "Walaikum salam," sambut Tgk Malik Mahmud.
Tiba di Meuligoe, Dr Salim mengikuti prosesi adat Aceh, dipeusijuek oleh Wali Nanggroe dan disematkan tanda penghargaan.
Dr Salim dan rombongan selanjutnya langsung dijamu makan siang oleh Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud.
Siap Tindaklanjuti Perintah
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr H Jazuli Juwaini MA yang mendengar perintah Ketua Majelis Syura (KMS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr Salim Segaf Al-Jufri, dalam kesempatan yang sama langsung menyatakan siap untuk menindaklanjuti perintah tersebut.
“Tentu saya sebagai Ketua Fraksi tidak ada kata lain kecuali melaksanakan perintah Ketua Majelis Syura,” tegasnya.
Dia berjanji akan mengajak Nasir Djamil dan Rafli Kande (Anggota DPR RI) asal Aceh untuk bersama-sama mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna membicarakan dan memperjuangkan keberlanjutan dana otsus yang selamanya itu.
“Untuk menindaklanjuti perintah Ketua Majelis Syura ini kita juga perintahkan semua anggota di badan anggaran untuk menyuarakannya, agar dana otsus Aceh tidak berkurang tapi sepanjang masa,” pungkas dia.
Sementara Nasir Djamil, dalam kesempatan itu, menyampaikan, dana otsus merupakan salah satu konsekuwensi bagi Aceh yang pernah dilanda konflik berkepanjangan.
Menurutnya, tidak pantas rasanya jika daerah yang diberi label sebagai daerah khusus tapi tidak diberikan dana otsus.
“Karena Aceh punya riwayat panjang, pernah dilanda konflik.