Berikhtiarlah Mencegah Penyetopan Dana Otsus

Dukungan politis untuk perpanjangan bahkan pelestarian dana otonomi khusus Aceh terus mengalir dari partai-partai nasional.

Setelah Partai Demokrta, dua hari lalu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa dana otonomi khusus (otsus) harus abadi diterima pemerintah dan masyarakat Aceh.

Provinsi ini telah memberi pengorbanan luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia, sehingga sudah sewajarnya dana otsus dikucurkan sepanjang masa tanpa dikurangi, apalagi dihentikan.

Itulah penegasan Ketua Majelis Syura (KMS) PKS, Dr Salim Segaf Al-Jufri, dalam podcast dan temu ramah dengan Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin, Kamis (26/5/2022).

Habib Salim bahkan langsung memerintahkan Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Dr H Jazuli Juwaini MA dan Anggota DPR RI asal Aceh untuk bersama-sama memperjuangkan hal itu.

“Saya sebagai Ketua Majelis Syura PKS, saya perintahkan Ketua Fraksi PKS untuk memperjuangkan dana otsus Aceh, bukan dihentikan, tapi selamanya harus diberikan kepada masyarakat Aceh,” tegasnya.

Menurut Habib Salim, tidak ada alasan Indonesia tidak memberikan dana otsus abadi, mengingat Aceh sejak dulu sudah berkorban untuk Republik.

“Karena perjuangan luar biasa diberikan Aceh kepada Negara kita, saat-saat Negara kita masih sulit, masyarakat Aceh membantu Negara dengan memberi perhiasan, beli pesawat.

Kedermawanan masyarakat Aceh tidak boleh dilupakan,” katanya.

Baca juga: Rafli: Tak Berlebihan Jika Dana Otsus Aceh Sepanjang Masa

Baca juga: Dr Salim: Dana Otsus Harus Abadi, PKS Isyaratkan Usung Nasir Djamil Cagub Aceh

Dengan alasan itulah, maka dana otsus harus terus dikucurkan, bukan malah dikurangi atau bahkan dihilangkan.

“Kecuali nanti Aceh sudah sejahtera, pasti Aceh akan berbagi.

Saat masa sulitpun Aceh berbagi, bagaimana kalau sudah sejahtera, pasti akan berbagi juga,” imbuh Habib Salim.

Sebulan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah menegaskan partainya akan terus memperjuangkan agar pemerintah pusat memperpanjang masa pemberian dana otonomi khusus (otsus) Aceh.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sesuai dengan amanah perdamaian Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), alokasi dana otsus Aceh pertama pada tahun 2008 dan akan berakhir hingga 2027.

Seperti dijelaskan AHY, bahwa pada 2008 sampai dengan 2022, besaran dana otsus yang diterima Aceh itu sebesar 2 persen dari total dana alokasi umum (DAU) nasional (APBN).

Mulai 2023 hingga 2027 atau 5 tahun terakhir, besaran dana otsus Aceh tersebut berkurang menjadi 1 persen dari total DAU nasional.

Setelah itu, Aceh tidak lagi menerima bantuan keuangan tersebut.

"Memang terjadi penurunan, hal itu karena Undang-Undangnya mengatakan seperti itu.

Makanya, Partai Demokrat akan terus memperjuangkan perpanjangan masa dana otsus Aceh," kata AHY saat melakukan Safari Ramadan di Banda Aceh, Selasa (19/4/2022).

Sebagai masyarakat Aceh kita tentu sangat mengapresiasi pernyataan-pernyataan petinggi partai politik nasional itu.

Apalagi, Partai Demokrat dan PKS adalah dua partai besar yang yang bisa mempengaruhi kebijakan politik nasional.

Oleh karenanya, sekali lagi kita tak ingin mengatakan itu sebagai basa-basi politik, tapi kita berprasangka baik bahwa partai-partai itu akan membantu Aceh.

Dan, akan lebih baik lagi, jika perjuangan itu didukung juga oleh partai-partai lainnya seperti Golkar, PAN, Gerindra, PPP, PDIP, dan lain-lain.

Jika itu bisa digalang secara masif oleh para elit Aceh, maka kita yakin perpanjangan atau bahkan pengabadian dana otsus untuk Aceh, Insya Allah akan mulus nantinya di DPR-RI.

Dan, yang tak kalah penting juga adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana Otus selama ini harus harus dapat meyakinkan semua kalangan bahwa dana itu tidak banyak yang melenceng.

Nah?!

Baca juga: Ketua Majelis Syura Perintahkan Anggota Legislatif PKS Perjuangkan Keberlanjutan Dana Otsus Aceh

Baca juga: Permerintah Aceh Bersama Kompak Bahas Rekomendasi Pemanfaatan Dana Otsus Aceh