Jawab Sorotan Terhadap KIA Ladong, MTA: Kita Bukan Bangun Kawasan Pasar Malam, tapi Kawasan Industri

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menanggapi sorotan DPRA dan LSM terhadap Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong di Aceh Besar.

Ia mengungkapkan, bahwa untuk membangun sebuah industri besar sudah pasti ada konsekwensi anggaran yang besar.

“Membangun sebuah kawasan industri ya sudah pasti akan berkonsekwensi anggaran yang besar," kata MTA saat dikonfirmasi Serambinews.com, Sabtu (4/6/2022).

"Kita membangun sarana prasarana kawasan di mana kawasan ini nantinya menjadi kawasan investasi bagi pelaku bisnis,” tambahnya.

Pengembangan KIA Ladong yang dicetus sejak 2009 ini, menurut MTA, memang banyak terjadi dinamika.

Terutama dinamika anggaran yang berpengaruh terhadap penyempurnaan sarana prasarana kawasan industri tersebut.

Baca juga: Rp 154 Miliar APBA Ludes Untuk KIA Ladong, Pansus LKPJ: Hanya Ada Air Tebu dan Air Kelapa

“Untuk itu, ke depan kita harapkan dewan sendiri mempunyai perspektif yang sama terhadap pengembangan kawasan industri agar fungsional,” urai dia.

“Karena kawasan ini akan menjadi salah satu pusat kegiatan industri bagi pelaku bisnis dan industri yang berpotensi besar dalam membuka lapangan kerja,” terangnya.

Secara khusus, lanjut MTA, pihak pemerintah pusat sendiri memberi dukungan besar terhadap kawasan industri ini apabila mulai beroperasi dengan mensupport sekolah-sekolah vokasi dan sejenisnya sebagai upaya dalam pemenuhan tenaga kerja bagi pelaku bisnis dan industri kawasan tersebut.

“Jika dewan menemukan air tebu dan kelapa di KIA Ladong walau belum ada aktifitas apa-apa, coba bayangkan kalau aktivitas bisnis dan industri mulai bergeliat disana?" ucapnya.

"Makanya butuh perspektif yang sama dalam pengembangan kawasan industri, karena kita bukan membangun kawasan pasar malam, tapi kawasan industri,” ungkap MTA.

Karenanya, Jubir Pemerintah Aceh ini menegaskan, ke depan penting adanya kesepahaman bersama antara eksekutif dan legeslatif supaya kawasan KIA Ladong menjadi kawasan yang siap pakai oleh pelaku bisnis dan industri sebagai prasyarat sebuah kawasan industri.

Baca juga: Rp 154 Miliar Uang Aceh Habis untuk KIA Ladong, MaTA Minta BPKP Audit Investigasi

“Jadi tidak, kita disibukkan dengan “dakwa-dakwi”. Calon-calon pembisnis dan industri yang melirik kawasan tersebut tentu akan melihat sapras pendukung, jika tidak terpenuhi ya sudah pasti mereka akan pasif sampai kawasan itu layak digunakan," jelas MTA.

"Terakhir kasus dengan perusahaan putra daerah, Ismail Rasyid misalnya, masalahnya kan seputar itu,” tukas MTA. 

“Untuk itu, kita harus bersatu dan mempunyai komitmen bersama dalam mewujudkan cita-cita kemajuan kawasan tersebut," ujarnya lagi.

"Apalagi nantinya jika Tol Aceh-Sumut selesai, ini akan menjadi pendukung besar dalam memajukan kawasan ini,” demikian Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.(*)