Sorot KIA Ladong, GeRAK Dorong BPK RI Lakukan Audit Forensik

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRA Saiful Bahri alias Pon Yaya didampingi Wakil Ketua DPRA, Safaruddin. Ini rapat paripurna perdana yang dipimpin Pon Yaya usai dilantik menggantikan Dahlan Jamaluddin.

Dari Pemerintah Aceh dihadiri Sekda Aceh, Taqwallah yang mewakili Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang berhalangan hadir dalam rapat dimaksud.

Dalam laporannya, Iskandar menyampaikan sejak 2009-2022 sudah 154 miliar anggaran yang bersumber dari APBA dikucurkan untuk program pengembangan KIA Ladong, tidak jauh dari Pelabuhan Malahayati, Aceh Besar.

Iskandar merincikan, berdasarkan sumber Tim Percepatan Pemanfaatan Kawasan Industri Aceh (TP2KIA), terhitung sejak tahun 2009-2018 sudah Rp 112 miliar APBA terserap untuk program KIA Ladong.

Selanjutnya, dari tahun 2019-2022 ada penambahan APBA mencapai Rp 42 miliar lebih.

Artinya, selama 14 tahun sudah Rp 154 miliar uang Aceh mengalir ke kawasan tersebut.

"Sementara KIA Ladong belum beroperasi hingga saat ini. Hal ini bertolak belakang dengan konsep awal untuk menjadikan KIA Ladong sebagai kawasan yang menarik perhatian investor," ungkap dia.

Padahal, sambung Iskandar, dengan beroperasinya KIA Ladong secara otomatis membuka peluang kerja di Aceh.

Namun, sayangnya hal itu belum fungsional.

"Berdasarkan kunjungan pansus ke lokasi KIA Ladong ternyata yang ada hanya 'air tebu dan air kelapa' sampai saat rekomendasi ini dibacakan," terang politisi muda Partai Aceh ini.

Sehingga kondisi tersebut, tidak berdampak pada pengurangan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan di Aceh Besar.

Untuk saat ini, angka pengangguran di Aceh Besar sebesar 7,62 persen dan angka kemiskinan sebesar 14.05 persen.

Sedangkan angka kemiskinan Aceh secara keseluruhan mencapai 15,53 persen.(*) 

Baca juga: VIDEO Alasan Ismail Rasyid Pindahkan PT Trans Continent dari KIA Ladong