Breaking News:

Berita Banda Aceh

KIA Ladong Sedot Rp 154 M, LSM Minta BPKP Audit Investigasi

LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) turut mengkritisi program pengembangan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar

Editor: bakri
KIA Ladong Sedot Rp 154 M, LSM Minta BPKP Audit Investigasi - kia-ladong_pansus-lkpj-gubernur-aceh-2021.jpg
HUMAS DPRA
Ketua Pansus LKPJ Gubernur Aceh tahun 2021, Iskandar Usman Al-Farlaky menyampaikan salinan rekomendasi pansus terhadap pelaksanaan APBA tahun 2021 kepada Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yaya didampingi Wakil Ketua Safaruddin, Sekda Aceh Taqwallah pada rapat paripurna di Gedung Utama DPRA, Jumat (3/6/2022).
KIA Ladong Sedot Rp 154 M, LSM Minta BPKP Audit Investigasi - pt-pembangunan-aceh-pema-dan-pt-alpine-green.jpg
ANTARA/AMPELSA
Rombongan pejabat PT Pembangunan Aceh (Pema) dan PT Alpine Green meninjau lokasi Kawasan Industri Aceh (KIA) di Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar, Jumat (12/11/2021).
KIA Ladong Sedot Rp 154 M, LSM Minta BPKP Audit Investigasi - dirut-pt-pema-ir-zubir-sahim-dan-juru-bicara-pemerintah-aceh-saifullah-abdulgani.jpg
FOTO HUMAS ACEH
Dirut PT PEMA, Ir Zubir Sahim dan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani meninjau pembangunan sumur bor air bersih di KIA Ladong, Aceh Besar, Minggu (17/05/2020)
KIA Ladong Sedot Rp 154 M, LSM Minta BPKP Audit Investigasi - transcontinen.jpg
Dok: Transcontinent
Ismail Rasyid bersama karyawan di hub PT Transcontinent Medan. Berbagai peralatan mulai dikirim ke KIA Ladong Aceh Besar, Sabtu (2/2/2020).

BANDA ACEH - LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) turut mengkritisi program pengembangan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar yang kini belum ada tanda-tanda denyutnya.

Terbaru, ditemukan fakta bahwa sejak awal pengembangannya tahun 2009 hingga 2022 (14 tahun), belum ada unit usaha yang berdiri di sana, sedangkan anggaran yang sudah dihabiskan mencapai Rp 154 miliar.

Fakta ini diungkap oleh Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRA terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Jumat (3/6/2022).

Koordinator MaTA, Alfian, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh untuk melakukan audit investigasi terhadap kebijakan anggaran pada KIA Ladong yang sudah mencapai Rp 154 miliar.

"Seharusnya, Pansus LKPJ merekomendasikan audit menyeluruh, mulai pembebasan lahan sampai pembangunan di lahan tersebut," kata Alfian kepada Serambi, Sabtu (4/6/2022).

KIA Ladong, menurut Alfian, merupakan kebijakan oknum birokrasi untuk mencari keuntungan semata tapi tidak bermafaat kepada rakyat.

"Kalau dalam perencanaan istilah kami, kebijakan keinginan bukan kebutuhan.

Proses pembebasan lahan potensi terjadi korupsi dan begitu juga pembagunannya yang saat ini menjadi disfungsional," ungkap dia.

Sementara Aceh saat ini rugi besar akibat kebijakan tersebut.

Baca juga: Cangkang Sawit Aceh akan Diekspor ke Jepang, PEMA Beri Kemudahan Pengurusan Izin di KIA Ladong

Baca juga: Ombudsman Apresiasi Kinerja Dinsos Aceh Terkait Temuan di UPTD Ladong

Sebesar Rp 154 miliar uang sudah habis untuk program itu, tapi Aceh belum mendapatkan keuntungan apa-apa.

"Model kebijakan anggaran semacam ini seperti uang warisan keluarga, bisa seenaknya saja.

MaTA berharap pemerintah menyetop anggaran untuk KIA Ladong sebelum ada audit invetigasi terhadap yang mareka habiskan anggaran," pinta Alfian.

Menurutnya, BPKP merupakan lembaga yang tepat untuk melakukan audit investigasi.

"Kalau ada temuan yang potensi pada pidana korupsi maka wajib ditindak pelakunya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved