Berita Banda Aceh
KIA Ladong Sedot Rp 154 M, LSM Minta BPKP Audit Investigasi
LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) turut mengkritisi program pengembangan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar
Audit forensik
LSM Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh juga buka suara terkait hal yang sama.
Koordinator GeRAK, Askhalani SH, kepada Serambi, kemarin, mengatakan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh perlu melakukan audit khusus atau audit foreksik atas kasus itu.
"Kita dorong untuk audit khusus atau audit forensik oleh BPK RI untuk menilai apakah ada pelanggaran hukum yang berpotensi korupsi yang dilakukan selama proses penganggaran," katanya.
Audit forensik merupakan pemeriksaan dan evaluasi catatan keuangan perusahaan atau personal guna mendapatkan bukti pada saat di pengadilan atau saat proses hukum berlangsung.
"Kita curiga dengan jumlah uang besar tapi hasil tidak ada.
Dan ini menunjukkan adanya bacakan yang dipelihara secara terun temurun untuk kepentingan politik anggaran dan ini menunjukkan bahwa dari sejak awal ada gejala yang aneh," ungkap dia.
Askhalani menegaskan, GeRAK Aceh mendukung langkah DPRA untuk melakukan audit khusus dengan menggandeng BPK RI.
Jika dari hasil audit BPK ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka harus berani didorong penyelidikan oleh aparat penegak hukum.
"GeRAK mencurigai bahwa dari sejak awal proyek di lokasi Ladong ini adalah cara pemerintah, khususnya SKPA terkait menghabiskan uang untuk kepentingan tertentu, sebab tidak memiliki masterplan yang baik," terang Askhalani.
"Karenanya harus ada evaluasi secara khusus, termasuk adanya sanksi tegas yaitu dengan reformasi untuk mencopot jabatan serta mengevaluasi keberadaan tim ahli bidang investasi dan bisnis Pemerintah Aceh yang selama ini hanya bekerja untuk mendapatkan uang atau menjadi broker investigasi bodong," tutup Askhalani.
Pasti ada konsekuensi
Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, yang dikonfirmasi Serambi, kemarin, mengungkapkan bahwa untuk membangun sebuah industri besar sudah pasti ada konsekwensi anggaran yang besar pula.
“Kita membangun prasarana dan sarana kawasan di mana kawasan ini nantinya menjadi daerah investasi bagi pelaku bisnis," ujarnya.
Pengembangan KIA Ladong yang dicetus sejak 2009 lalu, menurut MTA, memang banyak terjadi dinamika, terutama dinamika anggaran yang berpengaruh terhadap penyempurnaan prasarana dan sarana kawasan industri tersebut.
