Sekjen Gerindra Sebut Prabowo akan Maju Sebagai Capres pada 2024, bukan ‘King Maker’

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Muzani juga menegaskan, bahwa Prabowo Subianto bukan 'king maker' di Pilpres. Maka, ia meminta kepada seluruh kader Partai Gerindra untuk menyiapkan diri serta merapatkan barisan untuk memenangkan Prabowo.

Meski akan mendorong Prabowo Subianto sebagai capres dari Partai Gerindra, namun tak dapat dipungkiri bahwa Menteri Pertahanan itu harus memiliki pendamping.

Baik koalisi partai politik maupun calon wakil presiden (Cawapres).

Usaha pun dilakukan oleh Prabowo dengan melakukan penjajakan dengan parpol lain, termasuk Partai NasDem.

Pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pun bisa dilihat sebagai upayanya membangun koalisi.

Apalagi, saat ini Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) telah membentuk koalisi yang diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut, pasca dideklarasikan KIB, suka tidak suka, mau tidak mau, Prabowo harus kerja keras cari pendamping termasuk cari partai koalisi.

Karena Prabowo paham dan tahu, bahwa KIB dibentuk bukan untuk dirinya. "Bahkan akan menjadi lawan politiknya," kata Ujang saat dihubungi tribun network, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Innalillah, Jauhari Amin, Anggota DPRA dari Dapil Langsa-Aceh Tamiang Meninggal Dunia

Baca juga: Kliennya Dituntut Maksimal, PH Terdakwa Akan Lakukan Pembelaan Tertulis, Sidang Ditunda ke Jumat Ini

Baca juga: Dua Nelayan Julok Aceh Timur Dilaporkan Hilang Saat Melaut, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian 

Ujang juga menilai, pertemuan-pertemuan Prabowo dengan ketua umum-ketua umum partai lain, itu bagian dari usaha atau kerja keras agar dapat kawan koalisi.

"Karena Gerindra tak akan bisa usung Prabowo, jika tak berkoalisi dengan partai lainnya," terangnya.

Ia juga menyoroti soal keinginan kader, kelihatannya Prabowo tetap akan maju sebagai capres. Namun, soal menang atau kalah itu lain lagi.

"Jika Prabowo tak maju, maka Partai Gerindra tak akan mendapatkan efek ekor jas, dan itu akan merugikan Partai Gerindra sendiri," jelas Ujang.

Sementara, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut, tak ada pilihan lain Prabowo harus mencari tambahan dukungan politik jika ingin tanding lagi di pemilu 2024.

Bukan hanya dukungan partai yang berlimpah, tapi juga figur cawapres yang bisa menderek elektabitas demi mengunci kemenangan.

"Pemilu 2014 misalnya Prabowo didukung mayoritas partai, tapi kalah dengan Jokowi. Begitupun pemilu 2019 kekuatan partai pendukung Prabowo dan jokowi relatif berimbang. Prabowo kalah juga," kata Adi.

Baca juga: MPU Kota Subulussalam Gelar Musda IV Bulan Ini, Pilih Ketua Periode 2022-2027, Begini Mekanismenya

Baca juga: Gubernur Nova Harapkan MAA Perwakilan Sumatera Barat Mampu Teruskan Kebesaran Adat Aceh

Baca juga: Begini Kronologi Ketua DPRA Protes Seminar Uji Publik Revisi UUPA di Kantor Gubernur Hingga Walk-out

"Itu artinya, Prabowo mesti belajar dari dua kekalahan semua. Dukungan partai yang banyak itu penting, tapi cari cawapres yang kuat juga penting," terangnya.

Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (PBI) Iswadi menyebut, Gerindra tetap membutuhkan teman koalisi untuk memenuhi syarat formal pencalonan.

"Ekspektasi atas lahirnya tiga poros tersebut tentu didasarkan pada pengalaman buruk Pilpres 2019 yang hanya menghadirkan dua poros utama sehingga menyebabkan terjadinya gejala divided society," kata Iswadi.

Saat itu, segmentasi masyarakat menjadi makin terpolarisasi ke dalam dua kutub yang berseberangan secara diametral, yakni pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dan pendukung Prabowo-Sandi.

Kondisi ini cukup menguras energi dan menghadirkan ketegangan politik tinggi.

"Meskipun sudah bergabungnya Gerindra ke dalam pemerintah. Pembelahan antarkubu cebong dan kampret, juga belum berhenti meski Prabowo dan Sandi kini telah menjadi anggota kabinet," ungkapnya.

Alumnus Institut Perguruan Darul Aman Malaysia ini menambahkan, yang penting menjadi catatan, calon-calon yang berasal dari partai politik baik dalam kapasitasnya sebagai ketua umum maupun elite partai lebih berpeluang mendapatkan tiket pencalonan mengingat otoritas tunggal partai politik sebagai pemegang kendali pencapresan.

Sebab pintu pencalonan tetap menjadi domain dan wewenang partai politik.

"Bisa saja, nama-nama yang beredar dengan elektabilitas tinggi, tidak bisa melenggang mulus dalam medan pertarungan karena tidak mendapatkan dukungan partai-partai politik," tandasnya. (tribun netwok/yuda).