Gubernur Nova Harapkan MAA Perwakilan Sumatera Barat Mampu Teruskan Kebesaran Adat Aceh

Laporan Fikar W Eda I Sumatera Barat

SERAMBINEWS COM, PADANG - Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT mengharapkan Majelis Adat Aceh (MAA) Perwakilan Sumatera Barat mampu mewujudkan dan meneruskan kebesaran adat Aceh yang telah warisi para leluhur.

"Sehingga di tanah rantau ini, adat Aceh dapat tampil sebagai 'duta besar' yang tentunya akan menjadi semacam paradigma bagi bangsa dan suku bangsa lain untuk mengenal Aceh lebih jauh," kata Gubernur Aceh dalam sambutannya pada acara Pengukuhan Pengurus MAA Perwakilan Sumatera Barat, di Padang, Sumatera Barat, Senin, (6/6/2022).

Menurut Nova, adat merupakan khasanah tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Bahkan, adat juga sudah menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Aceh, dengan keberadaannya mendapat perhatian serius, yang tertuang dalam visi misi Aceh Hebat.

"Sebagaimana kita tahu, Aceh Hebat menjadi prioritas dalam menjalankan pemerintahan pada periode 2017-2022," kata Nova.

• DPRA: MAA Tak Berhak Beri Gelar Adat, Kasus Pemberian Gelar Teuku kepada Ganjar Pranowo

Sementara itu, ‘Aceh Meuadab’ adalah salah satu program unggulan Pemerintah Aceh yang merupakan ikhtiar untuk mengembalikan identitas keacehan, melalui implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan nilai-nilai Islami tersebut harus berlaku di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan seni budaya.

"Melalui penguatan pendidikan, serta penguatan budaya, adat istiadat dan kearifan lokal, diharapkan akan terwujud masyarakat Aceh yang santun, damai, cerdas dan berakhlak mulia, serta menjauhi sikap dan perilaku intoleran, fitnah serta adu-domba," katanya.

Hal itu tambahnya, bahwa adat Aceh diyakini sejalan dengan syariat Islam, seperti dalam sebuah ungkapan yang sangat populer, “Hukom ngen adat hanjeut cree, lagee zat ngen sifeut.”

Ajaran Islam menjiwai dan memberikan spirit yang tinggi bagi pelaksanaan adat Aceh, dan tidak ada benturan antara adat Aceh dengan syariat Islam.

• Polemik Pemberian Gelar Teuku & Cut kepada Pendatang, DPRA Panggil Lembaga Wali Nanggroe dan MAA

"Namun, kita maklum bahwa adat Aceh bukanlah norma yang kaku dan pasif. Adat Aceh adalah norma yang dinamis sejalan dengan jiwa orang Aceh, yang senantiasa menginginkan perubahan menuju perbaikan hidup norma yang terus berkembang," sebut Gubernur.

Ia menyebutkan dengan seiring berkembangnya jaman adat Aceh memerlukan bentuk-bentuk adaptasi sekaligus pertahanan terhadap perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat post modern.

"Seiring dengan semakin masifnya penggunaan internet dan media sosial, adat Aceh memerlukan penyebaran informasi melalui penulisan atau naskah tertulis yang dapat dibaca oleh generasi sekarang dan masa datang, karena tidak efektif lagi dituturkan hanya melalui pesan verbal," kata Nova.

Maka dengan menghadapi perkembangan dunia post modernis ini, diharapkan sumbangsih pemikiran Pengurus MAA tentang bagaimana cara yang efektif membangun gairah orang Aceh untuk terus bekerja keras, dan membantu memajukan gampong dan komunitas dalam berbagai bidang.

"Sebab kemajuan serta kesejahteraan negeri yang kita sama-sama impikan, tentunya berawal dari kemajuan gampong dan juga simpul-simpul diaspora Aceh yang ada di Sumatera Barat dan berbagai kota lainnya. Kita tahu, salah satu upaya memajukan gampong di Aceh adalah dengan membangun semangat lembaga-lembaga adat yang telah tertuang dalam Qanun Aceh," katanya.