Breaking News

Berita Pidie

Pansus Sorot Kemiskinan di Pidie

Panitia Khusus (Pansus) DPRK Pidie terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie 2021 menyoroti angka kemiskinan

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/NUR NIHAYATI
Foto bersama Bupati Pidie Roni Ahmad MM alias Abusyik bersama unsur Forkopimda Pidie usai Sidang Paripurna usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Pidie masa bakti 2017 - 2022 di Gedung DPRK Pidie, Selasa (7/6/2022). 

Antara lain masih belum efektifnya kinerja dinas dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan target PAD.

Menurutnya, berdasarkan data faktual, perbandingan realisasi PAD berada pada angka yang tidak signifikan dari target awal.

Karena itu, perlu menginventarisir sumber PAD dari pos retribusi pemakaian kekayaan daerah secara faktual sehingga target PAD direncanakan dapat terpenuhi.

Lalu, SKPK memiliki kewajiban pencapaian target PAD, agar mendata seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak.

Kecuali itu, juga harus mengetahui penyebab target PAD yang setiap tahun anggaran tidak terpenuhi.

Kecuali itu, kata T Zulkarnaini, perlu intensifikasi dalam upaya peningkatan sumber PAD melalui langkah konkrit berupa tertib administrasi, kontrak sewa, dan peningkatan kapasitas petugas.

"Saat ini, mengingat besarnya tunggakan PAD pada pihak ketiga, kepada dinas terkait untuk melakukan upaya penagihan dengan membentuk tim terpadu penyelesai beban piutang," tegas politisi Partai Gerindra itu.

Turun 1 Persen

Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud menyebutkan, angka kemiskinan di Kabupaten Pidie sebelumnya tinggi, tapi berhasil diturunkan.

Hal itu sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Pidie, menunjukan angka kemiskinan dirurunkan 1 persen setiap tahun.

Adalah pada tahun 2018 dan 2019.

"Boleh dicek di BPS Pidie, tahun 2018-2019 bisa menurunkan angka kemiskinan 1 persen.

Kita sudah bekerja maksimal," jelasnya kepada Serambi, belum lama ini.

Menurutnya, pada tahun 2020 seiring terjadi penyebaran Covid-19, sehingga berdampak pada di Pidie yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan.

Ia menambahkan, pada tahun 2018-2019, Pemkab mampu meningkatkan IPM.

Selain itu, visi dan misi sudah banyak dilakukan yang turunannya melalui RPJM.

Pelaksanaan pembangunan dengan berbagai program sudah dilakukan Pemkab. (naz)

Baca juga: Buka Musrenbang RKPA 2023, Nova Ajak Bupati/Wali Kota Entaskan Kemiskinan & Hidupkan Ekonomi Rakyat

Baca juga: Pendapatan Rp 27 Ribu Per Hari Masuk Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Canangkan Program Bantuan

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved