Pansus Sorot Kemiskinan di Pidie

SIGLI - Panitia Khusus (Pansus) DPRK Pidie terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie 2021 menyoroti angka kemiskinan.

Di mana angka kemiskinan di kabupeten itu tercatat 19 persen, atau di atas angka rata-rata nasional 9,78 persen.

Pansus DPRK Pidie terdiri dari T Zulkarnaini (ketua), Zulfadli (wakil ketua), Rahmad Anshar (sekretaris), Rustina, Tgk Abdul Manaf, Muhifuddin, Syarifuddin, T Saifullah, Abdurrauf, Alhadi, Abdullah, Abdullah Ali, dan Muhammad (anggota) Ketua Pansus DPRK terhadap LKPJ, T Zulkarnaini kepada Serambi, Kamis (9/6/2022), mengatakan, prinsip penilaian kinerja pembangunan dan ekonomi makro kabupaten mengacu kepada data statistik.

Di mana angka kemiskinan di Pidie di atas angka rata-rata nasional 9,78 persen pada tahun 2021 dengan persentase di atas 19 persen.

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pidie berada di bawah rata-rata nasional 71,92 persen, yang mencerminkan aksesiblitas penduduk terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan harus ditingkatkan dan menjadi fokus utama pembangunan Pemkab.

Adapun pertumbuhan ekonomi Pidie di bawah 5 persen pada tahun 2021.

" Pansus merekomendasikan agar Pemkab merencankan program srategis dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.

Salah satu peningkatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan adanya pemerataan pembangunan," ujarnya.

Baca juga: Tiga Sumber Dana Tekan Angka Kemiskinan di Aceh Barat

Baca juga: Catatan Penting Safaruddin untuk Pon Yaya, Mulai Otsus, Narkoba, Kekerasan Seksual dan Kemiskinan

Ia menyebutkan, dalam penyajian LKPJ terhadap pendapat asli daerah (PAD) yang diproyeksikan dalam APBK 2021 Rp 2.162.354.497.553.

Tapi, yang terealisasi Rp 2.112.187.038.565,81.

Sehingga kurang dari ditargetkan sebesar Rp 50.167.458.987,19.

Menurutnya, berkaitan capaian kinerja keuangan dalam kapasitas kemandirian daerah pada sektor fiskal yang bersumber dari PAD setelah perubahan, ditargetkan Rp 243.604.727.920.

Namun, yang terealisasi Rp 224.075.465.837,81.

Sedangkan besaran target PAD yang belum tercapai sebesar Rp 19.529.262.082,19.

Ia menyebutkan, menyangkut persoalan PAD tak capai target, Pansus memberikaan catatan sebagai rekomendasi untuk perbaikan kinerja Pemkab.

Antara lain masih belum efektifnya kinerja dinas dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan target PAD.

Menurutnya, berdasarkan data faktual, perbandingan realisasi PAD berada pada angka yang tidak signifikan dari target awal.

Karena itu, perlu menginventarisir sumber PAD dari pos retribusi pemakaian kekayaan daerah secara faktual sehingga target PAD direncanakan dapat terpenuhi.

Lalu, SKPK memiliki kewajiban pencapaian target PAD, agar mendata seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak.

Kecuali itu, juga harus mengetahui penyebab target PAD yang setiap tahun anggaran tidak terpenuhi.

Kecuali itu, kata T Zulkarnaini, perlu intensifikasi dalam upaya peningkatan sumber PAD melalui langkah konkrit berupa tertib administrasi, kontrak sewa, dan peningkatan kapasitas petugas.

"Saat ini, mengingat besarnya tunggakan PAD pada pihak ketiga, kepada dinas terkait untuk melakukan upaya penagihan dengan membentuk tim terpadu penyelesai beban piutang," tegas politisi Partai Gerindra itu.

Turun 1 Persen

Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud menyebutkan, angka kemiskinan di Kabupaten Pidie sebelumnya tinggi, tapi berhasil diturunkan.

Hal itu sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Pidie, menunjukan angka kemiskinan dirurunkan 1 persen setiap tahun.

Adalah pada tahun 2018 dan 2019.

"Boleh dicek di BPS Pidie, tahun 2018-2019 bisa menurunkan angka kemiskinan 1 persen.

Kita sudah bekerja maksimal," jelasnya kepada Serambi, belum lama ini.

Menurutnya, pada tahun 2020 seiring terjadi penyebaran Covid-19, sehingga berdampak pada di Pidie yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan.

Ia menambahkan, pada tahun 2018-2019, Pemkab mampu meningkatkan IPM.

Selain itu, visi dan misi sudah banyak dilakukan yang turunannya melalui RPJM.

Pelaksanaan pembangunan dengan berbagai program sudah dilakukan Pemkab. (naz)

Baca juga: Buka Musrenbang RKPA 2023, Nova Ajak Bupati/Wali Kota Entaskan Kemiskinan & Hidupkan Ekonomi Rakyat

Baca juga: Pendapatan Rp 27 Ribu Per Hari Masuk Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Canangkan Program Bantuan