Breaking News:

Berita Banda Aceh

Catatan Penting Safaruddin untuk Pon Yaya, Mulai Otsus, Narkoba, Kekerasan Seksual dan Kemiskinan

Anggota DPRA dari Partai Aceh, Saiful Bahri alias Pon Yaya resmi menjabat Ketua DPRA sisa masa jabatan 2019-2024 usai dilantik dalam rapat paripurna

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Muhammad Hadi
FOR SERAMBINEWS.COM
Pimpinan sidang, Safaruddin melakukan salam komando dengan Saiful Bahri alias Pon Yaya usai dilantik sebagai Ketua DPRA sisa masa jabatan 2019-2024 dalam rapat paripurna di gedung DPRA, Jumat (13/5/2022). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPRA dari Partai Aceh, Saiful Bahri alias Pon Yaya resmi menjabat Ketua DPRA sisa masa jabatan 2019-2024 usai dilantik dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Jumat (13/5/2022).

Pon Yaya dilantik setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengesahkan pengangkatan dirinya dan menyetujui pergantian Dahlan Jamaluddin dari posisi ketua DPRA.

Safaruddin yang menjabat sebagai Plt Ketua DPRA saat itu memimpin rapat paripurna dimaksud. Sebelum menutup acara sakral itu, Safaruddin menyampaikan beberapa catatan penting kepada Pon Yaya.

Politikus muda Partai Gerindra ini mengungkapkan selama ini komunikasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh telah terjalin dengan baik.

“Maka kami harap agar komunikasi tersebut terus ditingkatkan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh yang kita cintai,” pesan dia.

Baca juga: Pon Yaya Resmi Jabat Ketua DPRA

Safaruddin juga mengingatkan Pon Yaya bahwa ke depan DPRA secara kelembagaan dihadapkan oleh beberapa tugas yang perlu disikapi dengan serius.

Di antaranya mengenai rencana perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ( UUPA) yang sampai saat ini sudah masuk dalam Prolegnas DPR RI.

“Kita mengharapkan bahwa revisi UUPA dapat mengakomodir seluruh butir-butir dari MoU Helsinki. Kepada DPR Aceh sebagai lembaga representatif rakyat Aceh mampu memberi kontribusi yang konkrit terhadap dinamika tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, konsekuensi dari rencana perubahan UUPA sangatlah luas, salah satunya terkait dengan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang sebentar lagi akan berkurang.

Hal ini, terang Safaruddin, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 183 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dana otonomi khusus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun.

Baca juga: Putin, Ukraina, dan Perang Dunia 3 (XXIV) - Salahkah Putin Menuduh Barat Salah?

Untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke 15 yang besarnya setara dengan 2 % plafon dana alokasi umum nasional, dan untuk tahun ke 16 sampai tahun ke 20 yang besarnya setara dengan 1 % plafon dana alokasi umum nasional.

"Kita sangat mengharapkan besaran dana otsus sebesar 2 % dalam perubahan UUPA nantinya tetap dipertahankan, di samping pasal-pasal lain dalam UUPA yang perlu penguatan dan penyempurnaan," ucapnya.

Perihal lain yang tak kalah penting untuk dicatat bersama mengenai kondisi kehidupan masyarakat, mulai dari kriminalitas, penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta kekerasan seksual.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved