Berita Jakarta
Pemerintah Harus Segera Kendalikan PMK, Idul Adha Semakin Dekat
Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah untuk mempercepat upaya pengendalian penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi
JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah untuk mempercepat upaya pengendalian penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi.
Menurut Puan, pengendalian itu harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat mendekati Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah.
"Kasus PMK pada hewan ternak sudah semakin serius karena penyebarannya makin meluas.
Pemerintah harus segera melakukan pengendalian PMK karena masyarakat sudah semakin cemas mengingat sebentar lagi Idul Adha,” kata Puan dalam siaran pers, Sabtu (11/6/2022).
Politikus PDI-P itu berpandangan, masyarakat tetap khawatir meski pemerintah sudah menyatakan hewan kurban yang disediakan tahun ini bukan dari daerah yang terkonfirmasi PMK.
Untuk itu, Puan mendorong pemerintah untuk segera melalukan vaksinasi terhadap hewan ternak, khususnya di daerah-daerah yang sudah terjangkit PMK dan wilayah sekitarnya.
"DPR berharap agar vaksinasi untuk menekan kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini segera dilakukan.
Dengan begitu, kita bisa mencegah penyebaran virus semakin luas," harap Puan.
Puan juga meminta pemerintah untuk memperbanyak dokter hewn pada wilayah-wilayah terdampak agar tenaga medis yang sudah ada tidak kewalahan.
Baca juga: Jumlah Sapi Terjangkit PMK di Aceh Besar 3.052 Ekor, Ini Tiga Kecamatan Terbanyak Terpapar
Baca juga: Hasil Sampel Ternak Bergejala PMK di Nagan Raya belum Keluar, Distannak Akan Surati Balai Veteriner
"Akibat kurangnya dokter hewan, penanganan sapi yang terpapar PMK menjadi lambat, seperti yang terjadi di NTB.
Masalah PMK ini cukup serius karena bisa berdampak juga pada perekonomian Indonesia,” kata dia.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah memperketat pengawasan penjualan ternak di pasar ternak maupun pedagang hewan musiman menjelang Hari Raya Idul Adha.
"Penyebaran PMK juga potensial terjadi di pasar.
Oleh karenanya, dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran masalah PMK ini, termasuk tokoh masyarakat dan agama," tutup Puan Maharani.
Percepatan Penanganan dan Pengendalian
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Harvick Hasnul Qolbi, mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya percepatan penanganan dan pengendalian wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia.
“Sesuai perintah Presiden, kami terus bergerak cepat, memantau setiap hari upaya penanganan agar wabah PMK ini dapat segera dikendalikan.
Selain berdampak pada stabilitas pangan nasional, juga pada perekonomian peternak rakyat,” kata Harvick dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (11/6/2022).
Menurut dia, upaya yang dilakukan pemerintah mulai dari pembentukan Gugus Tugas Penanganan Virus PMK, yang direncanakan sampai tingkat kecamatan/desa hingga crisis center berkolaborasi dengan TNI dan Polri beserta instansi terkait lainnya.
Selain itu, lanjut Harvick, dilakukan pembatasan lalu lintas ternak, distribusi bantuan obat, vitamin, disinfektan ke daerah.
Sambil menunggu adanya vaksin untuk hewan ternak, peternak pun diimbau untuk mematuhi anjuran dari petugas di lapangan.
Wamentan menjelaskan, keberadaan vaksinasi bagi hewan ternak juga menjadi salah satu hal yang sangat penting sebagai upaya antisipasi penyebaran wabah PMK.
"Vaksin untuk hewan ternak juga menjadi salah satu variabel yang penting dalam rangka pengendalian dan pencegahan wabah PMK ini.
Setelah vaksin datang, dalam waktu dekat kita akan lakukan vaksinasi," jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Nasrullah mengungkapkan vaksin untuk penanganan PMK pada hewan ternak akan dimulai pada pekan depan.
Rencananya, sebanyak 3 juta dosis vaksin darurat akan didatangkan oleh pemerintah.
Selain itu juga pembuatan vaksin dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma Kementan, pelatihan penanganan PMK kepada petugas kesehatan hewan sebanyak 17.050 orang, sosialisasi dan komunikasi publik, serta kerja sama dengan TNI, Polri, Pemda, dan pihak terkait. (kompas.com/ant)
Baca juga: Wabah PMK Resahkan Peternak di Aceh Besar, DPRK Minta Pemkab Cepat Carikan Solusi
Baca juga: Mentan Sebut Hewan Kurban Dijual Setengah Harga Akibat PMK