Tiga Fraksi Protes Usulan Pj Bupati Sebut Satu Orang ‘Penumpang Gelap’, PA Ancam Copot Ketua DPRK

CALANG - Tiga Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya mendesak Ketua DPRK setempat untuk mencabut surat usulan Pj Bupati yang sudah disampaikan kepada Kemendagri.

Di antara tiga nama yang diusulkan, satu orang disebut mereka ‘penumpang gelap’.

Desakan itu disampaikan sejumlah ketua fraksi dalam rilis yang diterima Serambi, Senin (27/6/2022).

Menurut mereka, usulan Pj Bupati dalam surat DPRK Aceh Jaya nomor: 131.11/256/2022 tentang Usulan Nama Calon Pejabat Bupati Aceh Jaya yang ditujukan kepada Mendagri pertanggal 17 Juni 2022 dan ditandatangani langsung Ketua DPRK tidak sesuai dengan hasil rapat fraksi-fraksi DPRK.

Safwandi, anggota DPRK Aceh Jaya yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) mengatakan, usulan Pj Bupati dalam surat itu tidak sesuai, dimana ada satu nama diganti tanpa sepengatahuan fraksi fraksi.

Menurutnya, salah satu nama itu merupakan penumpang gelap yang muncul secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan kepada pihaknya.

"Nama Nurdin itu masuk usulan Pj, padahal dalam rapat fraksi tidak ada yang mengusulkan nama itu," tandasnya.

"Maka dari itu, kami meminta kepada yang terhormat Ketua DPRK Aceh Jaya untuk mencabut surat usulan yang sudah dikirimkan ke Kemendagri yang tidak sesuai dengan keputusan fraksi fraksi," tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua Fraksi PNA-PDA H Dasril A-rahman menjelaskan, berdasarkan hasil rapat fraksi-fraksi adan tiga nama yang diusulkan yaitu Mustafa Sekda Aceh Jaya, Asyari Kadishub Aceh Jaya, dan T Reza Fahlevi Kadis Pertanian Aceh Jaya.

Baca juga: PA Ultimatum Ketua DPRK Aceh Jaya, 3x24 Jam Tarik Kembali Surat Usulan Pj Bupati dari Kemendagri

Baca juga: Tiga Fraksi Minta Ketua DPRK Cabut Surat Usulan Nama Pj Bupati Aceh Jaya, Disusupi Penumpang Gelap

"Ini yang kita usul berdasarkan hasil keputusan fraksi fraksi, jadi kenapa berbeda dengan yang diputuskan dan yang dikirimkan.

Ini DPRK bersama, bukan milik individual apalagi pribadi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan Demokrat, PAN, PPP Hanasri, menyampaikan, apa yang diputuskan oleh fraksi-fraksi merupakan sikap akomodir dari saran dan aspirasi masyarakat.

Dikatakan, masyarakat menginginkan agar Aceh Jaya selama dua tahun ke depan tetap dipimpin oleh putra daerah.

"Ini cara kita mengakomodir aspirasi masyarakat.

Jadi, harus kita perjuangkan, dan yang terpenting masyarakat juga harus tahu kalau kita sudah menampung aspirasi masyarakat Aceh Jaya," imbuhnya.

Itu sebab pihaknya mendesak pimpinan DPRK mencabut dan mengusulkan Pj Bupati Aceh Jaya sesuai dengan hasil keputusan dan rapat bersama.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Azhar Abdurahman memanggil seluruh anggota DPRK kabupaten setempat dari fraksi PA.

Pemanggilan itu imbas dari pengusulan calon Pj Bupati Aceh Jaya yang dikirimkan DPRK ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tanggal 17 Juni 2022 lalu.

Azhar Abdurahman saat dikonfirmasi Serambi, Senin malam (27/6/2022), melalui sambungan telepon menjelaskan bahwa pemanggilan itu dilakukan untuk mendapatkan penjelasan dari para anggota DPRK terkait mekanisme yang diterapkan, sehingga calon Pj Bupati yang diusulkan ke Kemendagri berbeda dengan hasil keputusan fraksi-fraksi.

"Kita panggil tadi untuk mendapatkan keterangan bagaimana bisa nama calon Pj Bupati berbeda dengan yang dihasilkan fraksi-fraksi," tandasnya.

Menurutnya, keterangan yang diterima dari Ketua DPRK Muslem yang merupakan kader Partai Aceh itu, perubahan daftar usulan calon Pj Bupati tersebut merupakan keputusan berdua antara Ketua DPRK dan salah satu wakil ketua DPRK.

Keputusan itu sendiri diambil di luar Kabupaten Aceh Jaya dan bukan di gedung DPRK.

Terkait hal itu, dirinya juga memberikan waktu 3x24 jam kepada Ketua DPRK Aceh Jaya Muslem untuk melakukan peninjauan kembali atau menarik surat usulan Pj Bupati yang saat ini sudah masuk ke Kemendagri.

Azhar juga menyebutkan, jika dalam rentang waktu yang sudah diberikan Ketua DPRK tidak mampu melakukan hal itu, maka partai akan menyampaikan ke DPP untuk diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Apalagi Partai Aceh sendiri saat ini mengakomodir saran dan aspirasi masyarakat yang menginginkan Pj Bupati dua tahun ke depan di Kabupaten Aceh Jaya merupakan putra daerah.

"Jika dalam waktu 3x24 jam tidak dapat diselesaikan dengan bukti yang kita pegang, maka jabatan dan status anggota DPRK untuk Muslem D akan kami evaluasi," tutupnya.(rb)

Baca juga: Ketua DPRK Aceh Jaya Terancam Dilengserkan, Gegara Nekat Ambil Keputusan Sendiri Terkait Pj Bupati

Baca juga: DPRK Aceh Timur Usulkan Tiga Calon Pj Bupati