Mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang

KPK) menetapkan mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Editor: Faisal Zamzami
KOMPAS.com / IRFAN KAMIL
Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy saat keluar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022) malam. Richard ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon tahun 2020. 

Adapun uang Rp 500 juta terkait izin prinsip pembangunan gerai itu diserahkan Amri melalui Andrew.

“Khusus untuk penerbitan terkait persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, AR (Amri) diduga memberikan uang kepada RL (Richard Louhenapessy) sekitar sejumlah Rp 500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik AEH (Andrew Erin Hehanusa),” ujar Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022).

Baca juga: KPK Geledah Kantor Wali Kota Ambon, Bawa 5 Koper dan Tas

KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami sumber uang yang diduga untuk menyuap mantan Wali Kota Ambon agar izin prinsip pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon dapat disetujui.

Pendalaman itu dilakukan melalui pemeriksaan staf Alfamidi bernama Amri yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Amri diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/6/2022).

"Amri dikonfirmasi terkait dugaan sumber uang yang diperuntukkan bagi tersangka RL (Richard Louhenapessy) agar izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dapat disetujui," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (29/6/2022).

Terkait perkara ini, KPK belum menahan Amri untuk keperluan penyidikan. Selain Amri dan Richard, KPK menetapkan orang kepercayaan Eks Wali Kota Ambon, Andrew Erin Hehanusa sebagai tersangka.

Richard menjadi tersangka setelah diduga menerima uang suap sebesar Rp 500 juta untuk mengeluarkan izin pembangunan 20 gerai minimarket Alfamidi.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, uang itu diberikan Amri secara bertahap.

Adapun uang Rp 500 juta terkait izin prinsip pembangunan gerai itu diserahkan kepada Andrew.

“Khusus untuk penerbitan terkait persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, AR (Amri) diduga memberikan uang kepada RL (Richard Louhenapessy) sekitar sejumlah Rp 500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik AEH (Andrew Erin Hehanusa),” ujar Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022).

Richard dan Andrew disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Amri diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Sambut Idul Adha, Pegawai di Lhokseumawe Dapat Jatah Libur Tambahan

Baca juga: VIDEO - Memasuki Musim Angin Barat, Jumlah Tangkapan Nelayan Tradisional Gampong Jawa Menurun

Baca juga: Ribut-ribut Perbedaan Idul Adha 1443 H dengan Arab Saudi,Pernah Terjadi Pada 2018, Ini Tanggapan UAS

Kompas.com: KPK Tetapkan Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Tersangka Kasus Pencucian Uang

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved