Berita Aceh
Mendagri Minta Pj Gubernur Aceh Kurangi Angka Kemiskinan, Masa Nova Berapa Jumlahnya?
Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada Pj Gubernur Mayjen TNI (purn) Achmad Marzuki agar mengurangi angka kemiskinan di Aceh
Penulis: Sara Masroni | Editor: Muhammad Hadi
lihat foto
Achmad Marzuki Dilantik Jadi Pj Gubernur Aceh
Mendagri atas nama Presiden RI secara resmi melantik Penjabat atau Pj Gubernur Aceh Mayjen TNI (purn) Achmad Marzuki dalam Rapat Paripurna di Ruang Utama DPRA, Rabu (6/7/2022).
Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur Aceh, maka sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Presiden menunjuk penjabat gubernur masa waktu selama 1 tahun.
Hal ini karena akan dilaksanakannya Pilkada serentak untuk semua daerah di Indonesia pada bulan November tahun 2024 mendatang.
Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang tersebut, Presiden Jokowi menugaskan Mayjen TNI (purn) Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh.
Kemendagri diungkapkan Tito, telah mendapatkan masukan dari sejumlah pihak, baik DPRA maupun sejumlah kementerian lembaga lainnya.
Masukan tersebut untuk mendapatkan calon Pj Gubernur Aceh yang hasilnya diajukan ke presiden dan dilantik hari ini.
Presiden menugaskan Mayjen TNI (purn) Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh sesuai dengan Keputusan Presiden.
Keputusan Presiden Nomor 70/P/2022 tentang pengesahan pemberhentian Gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022 dan pengangkatan Penjabat Gubernur Aceh tertanggal 4 Juli 2022.
Baca juga: Sebelum Dilantik, Pj Gubernur Lakukan Pertemuan dengan Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRA
Diminta Genjot Laju Pembangunan Aceh
Dalam kesempatan itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan beberapa pesan mendalam kepada Pj Gubernur Achmad Marzuki.
Di antara pesan Mendagri itu yakni menggenjot laju pembangunan Aceh dan fokus pada pendidikan serta kesehatan demi kesejahteraan rakyat ke depannya.
"Percepat laju pembangunan guna mensejahterakan masyarakat Aceh," pinta Tito.
Baca juga: Haji Uma: Penunjukan Achmad Marzuki Sebagai Pj Gubernur Aceh Sudah Tepat
Selanjutnya, Mendagri meminta agar Pj Gubernur Aceh sesegera mungkin membangun hubungan dan komunikasi positif dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Aceh.
Termasuk kepada Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Mahkamah Syar'iyah, DPRA, segenap Forkopimda, seluruh tokoh masyarakat utamanya para alim ulama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita dan sebagainya.
