Kemiskinan dan Pengemis di Nanggroe Aceh Hebat yang sedang Sekarat

Oleh: Zahrul Fadhi Johan*)

KEMISKINAN dan pengemis adalah sebuah keniscayaan. Setidaknya itulah yang kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kehadiran pengemis ditengah-tengah masyarakat tidak lepas dari faktor kemiskinan.

Kemiskinan itu sendiri ditandai pada kehidupan masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal tetap (tunawisma), pengganguran, dan pengemis.

Faktanya, kemiskinan dan pengemis ada di setiap negara.

Berdasarkan data yang pernah dirilis pada laman The World Economic Forum, diperkirakan sekitar 150 juta orang tidak memiliki tempat tinggal.

Ketiadaan tempat tinggal dapat disebabkan oleh faktor kemiskinan. Tentunya, faktor kemiskinan berdampak besar terhadap kehadiran para gelandangan atau pengemis di suatu tempat.

Baca juga: Putra Aceh Diharap Masuk Kabinet, Sayed Muhammad Muliady Masuk Bursa Calon Menpan RB

Baca juga: Polisi Tangkap Ulama India Karena Minta Penggal Penghina Nabi

Amerika Serikat (USA), sebuah negara adidaya, tetap saja memiliki pengemis yang berkeliaran di berbagai kota, seperti di New York dan Los Angeles.

Pun demikian dengan negara lainnya di dunia ini semisal Kota Manila Filipina, Moskow Rusia, Mexico City Meksiko, Mumbai dia, dan Jakarta, serta kota-kota besar lainnya.

Di sisi lain, ada juga negara yang memiliki jumlah pengemis dan orang miskin paling sedikit di dunia. Negara itu adalah Finlandia.

Di Kota Helsinki sebagai pusat ibu kota Finlandia, sangat jarang ditemukan pengemis yang berkeliaran.

Sedikitnya angka pengemis dan kemiskinan di sana disebabkan karena pemerintah Finlandia sangat peduli terhadap hal yang demikian.

Aceh Provinsi Termiskin

Slogan Aceh Hebat yang terus didengungkan oleh pemerintah Aceh sekarang laksana ‘panggang tidak berapi’. Slogan Aceh hebat malah mengesankan Aceh sedang sekarat.

Betapa tidak, sejak tahun 2019 sampai dengan 2022, Aceh resmi didaulat sebagai provinsi termiskin di Sumatera.

Sedangkan pada tingkat Nasional, kemiskinan di Aceh pada 2022 berada pada posisi nomor 5 (lima) se-Indonesia setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Hal tersebut terungkap berdasarkan data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Maret-September 2021.

Secara presentasi, kemiskinan di Aceh mencapai 15,53 % , dan secara angka mencapai  850.260 jiwa dari 5,372 juta (2019).

Fakta di lapangan boleh saja lebih, bisa saja kurang. Mau terima atau tidak, angka inilah yang menjadi landasan dasar Aceh mendapat gelar termiskin di Sumatera dan kelima di Indonesia.

Sungguh sebuah prestasi yang memalukan bagi pemerintah Aceh saat ini.

Aceh adalah sebuah provinsi dalam wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki nilai keistimewaan dan kekhususan dalam hal mengola pemerintahannya sendiri.

Baca juga: VIDEO Julianto Eka Putra Motivator yang Kini Terdakwa Kasus Pelecehan Seksual

Baca juga: Lucinta Luna Lakukan Operasi Pemotongan Leher, Kini 2 Minggu Tak Bisa Bicara

Atau yang dikenal dengan istilah selfgovernment, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (sebelumnya diatur dalam UU No. 18 Tahun 2001, UU No. 44 Tahun 1999, dan berdasarkan Pasal 18 B UUD 1945).

Dalam hal kekhususan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sejak penandatangan MoU Helsinki (2005), pemerintah Aceh berhak mengelola pemerintahan sendiri dalam segala hal.

Kecuali hanya tiga hal yang tidak diperkenankan, yakni kebijakan moneter (keuangan), keamanan, dan kebijakan luar negeri.

Hanya saja, kekhususan yang didapat sampai saat ini belum berhasil diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah Aceh.

Malahan, persoalan kemiskinan dan bencana sosial kemasyarakat lainnya ikut menyertai bumi Aceh. 

Gelombang Pengemis di Aceh

Kemiskinan di Aceh tidak dapat dipungkiri ketika kita mau membuka mata selebar-lebarnya terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi di Aceh.

Baca juga: Selain Al-Qaeda, Lembaga ACT Juga Diindikasi Alirkan Dana ke Korea Utara

Baca juga: Pesta Minuman Keras Oplosan di Geumpang, Satu Tewas dan Dua Dilarikan ke RSUD Sigli

Kemunculan pengemis di Aceh menjadi sebuah indikasi bahwa fakta kemiskinan di atas tidak terbantahkan.

Namun, perlu digaris bawahi, pengemis yang dimaksud oleh penulis di sini bukanlah pengemis hati seorang pujangga cinta terhadap sang pujaan hatinya.

Bukan pula pengemis suara rakyat dari para politikus yang rakus saat pemilu tiba.

Pengemis yang dimaksud adalah pengemis kapital, pengemis yang hanya menginginkan keuntungan ekonomi secara instan, dengan cara berpangku tangan serta mengharap belas kasih kepada siapa saja yang mereka kehendaki.

Maka dari itu, penulis sendiri, coba mengkategorikan pengemis yang ada di Aceh ke dalam tiga katagori.

Katagori pertama adalah pengemis jalanan. Pengemis ini dapat dikatakan sebagai pengemis yang memiliki keterbatasan secara materi, fisik, maupun keterbatasan mental, yang secara alamiah memang layak dibantu dan diperhatikan.

Kedua, pengemis intelektual, yakni kaum terdidik dan terpelajar yang berperilaku layaknya pengemis jalanan.

Kesehariannya gemar menghambakan diri kepada pihak penguasa dengan cara menjual nilai-nilai ‘keintelektualannya’ agar mendapatkan keuntungan secara instan tanpa menjunjung tinggai nilai moralitas dalam masyarakat.

Dan, ketiga pengemis agamis. Pengemis ini merupakan para peminta yang memakai simbol-simbol agama dalam setiap usaha dan kegiatan yang dilakukannya dengan dalih kepentingan agama Tuhan.

Mereka tidak segan menjulurkan tangannya kepada siapapun dengan mengatasnamakan umat demi mendapatkan keuntungan individual.

Kehadiran pengemis ini tidak lepas dari bencana sosial, di antaranya: kondisi pekonomian masyarakat yang sedang carut marut, keterbatasan lapangan kerja, dan pola hidup masyarakat yang hedonis, serta kurangnya pendidikan.

Setuju atau tidak! Jika, diperhatikan lebih seksama, sebelum konflik Aceh-RI (1976-2005), gempa dan tsunami (24 Desember 2004), keberadaan pengemis di Aceh masih sangat terbatas.

Memang, hal ini belum bisa dibuktikan dengan data kuantitatif terhadap seberapa banyak jumlah pengemis yang ada di Aceh sebelum dan sesudah konflik, serta  gempa dan tsunami Aceh.

Baca juga: Sore Nanti, Pj Wali Kota Banda Aceh Dilantik, Disebut-sebut Ini Sosok Gantikan Aminullah Usman

Baca juga: Jamaah Haji Terbaring di Tempat Tidur Rumah Sakit Tetap Dibawa ke Tempat-tempat Suci di Mekkah

Karena belum ada angka yang menyebutkan berapa jumlah pengemis dengan angka pasti.

Namun demikian, secara kualitatif, fakta sosial tersebut terlihat jelas dalam amatan kita bahwa jumlah pengemis di Aceh makin hari semakin bertambah.

Fenomena kemunculan pengemis di Aceh saat ini terjadi secara masif, sehingga gelombang pengemis di Aceh sekarang jauh lebih besar.

Kehadiran pengemis di Aceh menjadi bukti terhadap kebenaran bahwa posisi Aceh sebagai provinsi termiskin sesumatera memang benar adanya.

Setidaknya, pengaruh dari bencana sosial dan bencana alam telah membuka pintu bagi para pengemis untuk tumbuh dan berkembang.

Program Aceh Teuga dan Carong yang dicanangkan pemerintah Aceh saat dipimpin Gubernur Nova Iriansyah tidak berjalan sesuai harapan.

Baca juga: VIDEO Jeritan Kesurupan Massal Karyawati Pabrik Sepatu di Garut Bikin Suasana Mencekam

Baca juga: Jangan Dicubit, Ini Harus Dilakukan Istri Jika Suami Langsung Tidur Usai Berhubungan, Bisa Bikin Fly

Banyaknya pengemis dan bergelarnya Aceh sebagai provinsi termiskan se-Sumatera menandakan kegagalan pemimpin Aceh sekarang dalam upaya mensejahterakan 5,3 juta rakyatnya. 

Untuk itu, dalam hal mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengemis di Aceh, baiknya pemerintah Aceh senantiasa menjalankan berbagai program pemerintahan sesuai target dan tepat sasaran, sebagaimana yang telah tercanangkan dalam visi dan misinya selama menggengam kekuasaan.

Disamping itu, berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme harus segera dihilangkan dalam tubuh birokrasi yang sedang dan akan dijalankan oleh pemerintah Aceh sekarang dan di masa depan.

Insya Allah kedepannya, Aceh jauh lebih baik dari sekarang, dengan harapan, pengemis dan kemiskinan, serta persoalan kemasyarakatan lainnya akan berkurang.

*)PENULIS adalah Ketua Lembaga Seuramoe Budaya (email: zahrulfadhijohan@gmail.com)

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.