Ayu Marzuki Resmi Jadi Pj Ketua PKK Aceh

Ayu Chandra Febiola Nazuar, istri Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, Rabu (13/7/2022) resmi dilantik sebagai Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Aceh.

Perempuan yang akrab disapa Ayu Marzuki, ini menggantikan Dyah Erti Idawati yang purnabakti dari jabatannya sebagai Ketua TP PKK Aceh periode 2017-2022.

Ayu Marzuki dilantik oleh Ketua Umum PKK Pusat, Sri Suswati Tito Karnavian, di Gedung Sasana Bhakti, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Sri Suswati juga melantik lima Pj Ketua PKK kabupaten di Provinsi Papua yakni Kabupaten Sarmi, Mappi, Lanny Jaya, Nduga, dan Jayapura.

Prosesi pelantikan secara hybrid itu disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, serta para Pj bupati dan istri dari lima kabupaten di Propinsi Papua.

Sedangkan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki dan pengurus TP PKK se-Aceh menyaksikan acara tersebut secara virtual.

Ketua Umum PKK Pusat, Sri Suswati Tito Karnavian, dalam sambutannya mengucapkan selamat atas pelantikan ketua PKK yang baru.

Dengan pelantikan itu, menurut Sri, para istri Pj Gubernur dan Pj Bupati tersebut resmi menjadi pemimpin TP PKK di daerah masing-masing, dengan misi utama menjalankan 10 program pokok PKK mencakup semua kebutuhan dasar masyarakat.

Baca juga: Ketua Umum TP PKK Minta PKK Provinsi Aceh Perkuat Kerja Sama dengan OPD dan Stakeholder Terkait

Baca juga: Sebut TP PKK Mitra dalam Pelaksanaan Program Pemerintah, Mendagri: Potensinya Luar Biasa

"Prioritas pokok itu juga tergantung pada program prioritas pembanguan di daerah masing-masing (memiliki latar belakang masalah berbeda).

Mengingat visi misi kita (PKK) mendukung semua kegiatan pembangunan daerah masing-masing," ujarnya.

Karena itu, Sri Suswati menekankan kepada mereka yang dilantik untuk melakukan percepatan dalam menyukseskan berbagai program kerja, serta TP PKK harus membangun kerja sama dan sinergitas dengan berbagai stakeholders mengingat sumber daya PKK yang terbatas.

"Kerja sama dengan semua pihak juga perlu ditingkatkan karena kita tidak bisa kerja sendiri.

Tapi, saya yakin dengan kerja keras berbekal militansi PKK yang tersebar di seluruh Indonesia, pembangunan masyarakat oleh PKK akan mampu dilakukan serta menyukseskan program pokok PKK masing-masing," pungkas Sri Suswati.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, PKK adalah organisasi nonpemerintahan yang memiliki potensi besar dan satu-satunya organisasi yang bisa masuk dalam komunitas terkecil yaitu keluarga.

PKK, sebut Tito, menjadi organisasi terunik yang dimiliki Indonesia dan tidak ada di negara lain yang bisa menyentuh pada kelompok terkecil.