Pemerintah Bolehkan Tambang Rakyat, Akan Dilegalkan Melalui Qanun

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh bersama DPRA dan BPMA, akan melegalkan tambang minyak ilegal yang banyak beroperasi.

Pelegalan itu akan dilakukan melalui qanun tambang minyak bumi yang kini rancangannya sedang dibahas DPRA.

“Tahapan pembahasan rancangan qanunnya saat ini sudah mencapai 90 persen.

Menunggu rancangan qanunnya disahkan, kami terus membuat persiapan pelaksanaan tahapan melegalkan pertambangan rakyat itu,” kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur, Kamis (21/7/2022).

Dikatakan, persoalan itu dibahas dalam rapat yang dihadiri Ketua Komisi III DPRA Khairil Syahrial, Kepala BPMA Teuku Muhammad Faisal, Asisten III Setdakab Aceh Timur Darmawan, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Timur Khairun Hafis dan Asisten I Setdakab Aceh Tamiang Syahri.

Selain itu, hadir juga pihak PT PGE, Pertamina, serta lembaga teknis lainnya.

Mahdinur mengungkapkan, di Aceh ada 288 lokasi tambang minyak ilegal yang tersebar di tiga kabupaten.

Di Kabupaten Bireuen ada 160 lokasi, yang tersebar di Kecamatan Peusangan, Gampong Alue Punoe Dusun Alue Seuke dan Dusun Boe Minyak, ada 120 titik.

Selanjutnya di Kecamtan Jeumpa, Gampong Blang Seupung, Cot Mugoe, Mon Mane Gampong Abue Usong ada 35 titik, Kecamatan Peudada, Gampong Blang Pati, Buket raya ada 2 titik dan Kecamatan Juli, Gampong Kreung Simpo Km 17, ada 3 titik lokasi.

Kabupaten Aceh Timur ada 121 titik lokasi, tersebar di dua kecamtan yaitu Kecamatan Rantau Peureulak, Gampong Pasir Putih, Bhom Lama, Buket Pala, Alue Udep, Mata Ie, Seunebok Dalam, Pulo Blang, Seuneubok Muda, Beurandang, Blang Barom ada 120 titik dan Kecamtan Peureulak Timur, Gampong Seuneubok Lapang, ada 1 titik.

Baca juga: Komisi II DPRA Berkunjung ke Aceh Selatan, Terkait Persoalan Tambang Rakyat

Baca juga: Kakanwil DJP Apresiasi Langkah Polda Aceh Dorong Pemda Wadahi Tambang Rakyat untuk Tingkatkan PAD

Aceh Tamiang, ada tujuh titik, di Kecamatan Tamiang Hulu, Gampong Bandar Khalifah, Harum Sari, Wono Sari, Alur Tani II.

Mahdinur mengungkapkan, ada beberapa regulasi yang terkait pengelolaan sumur minyak rakyat tersebut.

Untuk sumur tua ada aturan Permen ESDM Nomor 1 tahun 2008 menyebutkan, sumur-sumur minyak yang dibor sebelum tahun 1970-an dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terkait kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor.

Sumur ilegal tidak sama dengan sumur tua.

Selanjutnya sumur minyak yang berada di wilayah kerja, ada regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2003 menyebutkan, pemilik wilayah kerja bertanggungjawab terhadap eksploitasi dan eksplorasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003, dalam pasal 2 nya menyebutkan, dalam hal kontraktor tidak mengembangkan penemuan lapangan struktur yang pernah diproduksi.

Sedangkan untuk Nonwilayah kerja, ungkap Mahdinur, ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Kerja dan Gas Bumi.

Rancangan Qanun Tambang Minyak Bumi yang sedang dibahas Komisi III DPRA untuk melegalkan tambang minyak rakyat di Aceh itu, isinya diselaraskan dengan berbagai regulasi tambang minyak bumi rakyat yang diatur oleh pusat, sehingga pada saat rancangan qanun itu nanti disahkan oleh DPRA tidak bertetangan lagi dengan aturan ditingkat pusat dan ketikja diusulkan ke pusat untuk klarifikasi ke Mendagri dan Menteri ESDM lembga terkait lainnya di pusat, tidak bermasalah lagi, sehingga qanun itu bisa secepatnya di masukkan ke dalam lembaran daerah untuk dilaksanakan.

Menyikapi Arahan Presiden

Kepala Dinas ESDM Aceh, Mahdinur mengatakan, rapat yang mereka gelar itu disamping untuk menyikapi arahan Presiden Joko Widodo terkait penanganan tambang rakyat, juga menyahuti saran sejumlah anggota DPRA yang disampaikan dalam Sidang Paripurna kepada Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, minggu lalu.

Sementara Ketua Komisi III DPRA, Khairil Syahrial, mengatakan, tahapan pembahasan rancangan qanun tambang rakyat antara legislatif dan eksekutif sudah selesai 90 persen.

“Kini tinggal penetapan jadwal Rencana Dengar Pendapat Umum (RDPU) di dua daerah yaitu di Aceh Timur dan Bireuen,” terangnya. (her)

Baca juga: Polda Aceh Atasi Permasalahan Tambang Rakyat, Bahas Penyelesaian Secara komprehensif

Baca juga: Dilema Tambang Rakyat Geumpang, Mampu Beli Mobil dan Bangun Rumah