Breaking News:

Berita Simeulue

Dua Dewan Simeulue Tersangka Korupsi Terkait SPPD Fiktif, Bersama Eks Ketua DPRK dan Tiga Lainnya

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan enam orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi dengan cara membuat

Editor: bakri

BANDA ACEH - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan enam orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi dengan cara membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue tahun 2019 dengan kerugian Rp Rp 2.801.814.016.

Keenam tersangka tersebut yakni A selaku Pengguna Anggaran (PA), MEP selaku Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), R selaku Bendahara Pengeluaran, M selaku Ketua DPRK Simuelue 2014-2019.

Selain itu, IR selaku Anggota DPRK Simuelue periode 2014-2019 dan 2019-2024, PH selaku anggota DPRK 2014-2019, Wakil Ketua DPRK 2019-2021 dan kini masih menjabat anggota DPRK 2021-2024.

Informasi itu disampaikan oleh Kepala Kejati Aceh, Bambang Bachtiar melalui Aspidsus Raharjo Yusuf Wibisono pada konferensi pers dalam rangka peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-62 di aula kantor kejaksaan setempat, Jumat (22/7/2022).

Aspidsus Raharjo mengungkapkan penetapan tersangka tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan APBK untuk kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRK Simeulue tahun anggaran 2019 sesuai dengan sprindik nomor: Print- 05/L.1/Fd.1/05/2022 tanggal 12 Mei 2022.

Dia menjelaskan, kegiatan perjalanan dinas luar daerah pada tahun 2019 telah dilaksana, namun bukti pertanggungjawaban kegiatan berdasarkan tiket pesawat dan bill hotel fiktif atau di mark up.

Berdasarkan kronologi, tiket pesawat dan bill hotel fiktif diinisiasi oleh tersangka M (mantan Ketua DPRK Simeulue) pada Januari tahun 2021 bertempat di ruang kerjanya.

Saat itu, tersangka M mengarahkan tersangka R (Bendahara Pengeluaran) dengan diketahui oleh tersangka A (PA).

Kemudian tersangka A diperintahkan untuk menghubungi saksi MRL untuk melakukan permintaan penyediaan tiket pesawat dan bill hotel fiktif.

Baca juga: Ketua DPRK Simeulue Serahkan Bantuan Mesin Robin Untuk Nelayan, Ingatkan Agar tak Dijual

Baca juga: Rosnidar Mahlil Gantikan Poni Harjo dari Posisi Wakil Ketua DPRK Simeulue

Adapun biaya untuk pembuatan tiket pesawat dan bill hotel fiktif sebesar Rp 300.000 untuk setiap orang, dan biaya untuk tiket pesawat dan bill hotel fiktif sebesar Rp 300.000 dinikmati oleh saksi MRL.

Selain itu, M dan IR juga melakukan komunikasi dengan saksi MRL untuk menyediakan tiket pesawat dan bill hotel fiktif.

Selain itu, M selaku ketua DPRA Simeulue periode 2014-2019 bersama IR dan PH juga meminta saksi SS selaku Ketua Umum LKPD yang merupakan penyelenggara bimtek untuk membuat sertifikat tanpa ada pelaksanaan bimtek dengan anggaran Rp 1.000.000 hingga Rp 1.500.000 untuk pembuatan setiap sertifikat.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) perhitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Aceh tertanggal 25 Desember 2021 ditemukan adanya kegiatan fiktif berupa konsultasi dan koordinasi ke kementerian/lembaga dan dinas provinsi namun anggaran tetap dibayarkan sebesar Rp 2.801.814.016.

"Bahwa dari hasil pelaksanaan ekspose berdasar bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan enam tersangka sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan APBK tahun anggaran 2019 untuk kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRK Simeulue.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved