Partisipasi Masyarakat Banda Aceh ke Posyandu Masih Rendah Sebabkan Masih Adanya Kasus Stunting

Laporan Masrizal | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya menurunkan angka stunting.

Namun berbagai kendala masih terjadi di lapangan, seperti masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat ke Posyandu.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar saat menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak terkait di Aula Serba Guna Gampong Kota Baru, Kuta Alam, Selasa (26/7/2022). 

Acara yang dipadu dengan kegiatan reses Ketua DPRK ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq dan turut dihadiri Kadis Kesehatan Kota, Lukman, Kepala DPMG Banda Aceh, M Syaifuddin Ambia, serta Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB, Intan Indriani. 

“Dalam pertemuan ini kita bisa mengetahui berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan, mulai dari proses edukasi kepada masyarakat, dukungan anggaran, hingga persoalan data dan partisipasi warga,” kata Farid Nyak Umar di hadapan 150-an peserta yang hadir.

Baca juga: Profil Prof Dr Mujiburrahman MAg, Besok Dilantik Jadi Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Farid mengungkapkan, kasus stunting masih ditemukan di Banda Aceh disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat ke Posyandu, kurangnya koordinasi dan dukungan dari lintas sektoral.

Tingkat pengetahuan masyarakat yang berbeda dalam menyikapi persoalan stunting, serta rendahnya kesadaran dalam melakukan deteksi dini khususnya pemantauan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.

Untuk itu, Farid mendorong agar Pemko Banda Aceh melalui instansi terkait untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi dan pembekalan kepada remaja sejak dini, kemudian bagi calon pengantin, termasuk perlu juga edukasi kepada ibu hamil.

“Harus ada upaya serius dari seluruh stakholder untuk menggugah kesadaran masyarakat agar angka stunting ini dapat ditekan.

Diantaranya dengan melakukan pembekalan kepada para remaja, calon pengantin, termasuk kepada ibu hamil agar stunting dapat dicegah sejak dini,” ujar Farid.

Dia berharap keterlibatan semua pihak dalam menurunkan angka stunting, baik aparatur gampong, dukungan dari dinas terkait, hingga perlunya alokasi dana gampong.

Apalagi saat ini pemko sedang menyiapkan peraturan walikota sebagai turunan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Baca juga: Pj Wali Kota Minta Pengurus IDI Lhokseumawe jadi Genderang Entaskan Stunting

Dengan adanya regulasi berupa Perwal, diharapkan akan tersedianya alokasi anggaran khusus untuk mendukung penurunan angka stunting ini  maka akan memudahkan.  

“Kemudian juga perlu dukungan dari kader posyandu, bides, aparatur gampong, tokoh masyarakat dan semua pihak dari lintas sektoral harus terlibat aktif dalam penanganan penurunan angka stunting ini,” tutur Farid yang juga Ketua DPD PKS Kota Banda Aceh.