Berita Banda Aceh
Kementerian LHK Dukung Ketahanan Pangan Santri dan Kembangkan UMKM
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyatakan siap memfasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil hutan
lihat foto
BANDA ACEH - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyatakan siap memfasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil hutan, sekaligus menumbuhkembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Aceh.
Informasi itu disampaikan Kadis LHK Aceh, A Hanan SP MM, seusai mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yaya, dan Anggota DPR RI asal Aceh, HM Salim Fakhry SE, bertemu Menteri LHK. Dr Ir Siti Nurbaya Bakar MSc, di Kantor Kementerian LHK, Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Menurut Hanan, dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur Aceh menyampaikan beberapa hal terkait dengan tata kelola hutan Aceh seperti konflik gajah dengan manusia, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya UMKM.
Mensikapi laporan tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan dukungannya untuk menyelesaikan konflik antara gajah dan manusia dengan cara akan membangun demplot areal pengembangan jagung sebagai pakan gajah.
“Sedangkan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat, Ibu Menteri meminta Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), memfasilitasi prasarana dan sarana pengolahan hasil hutan, sekaligus menumbuhkembangkan UMKM,” jelas A Hanan melalui Anggota Tim Kerja Pj Gubernur Aceh Bidang Media dan Komunikasi, Muhammad Saleh.
Baca juga: Wali Kota Sabang Raih Penghargaan Nirwasita Tantra Award 2020 dari Kementerian LHK RI
Baca juga: Kementerian LHK Survei Lokasi Stasiun AQMS di Aceh Selatan, Ini yang Dimaksud AQMS serta Manfaatnya
Kementerian LHK juga akan mempercepat pembangunan DAOPS Mangala Agni di Wilayah Barat-Selatan Aceh yang rawan terhadap kebakaran hutan serta lahan.
“Kebijakan ini sekaligus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan pihak terkait lainnya, sehingga dapat melaksanakan program mendukung ketahanan pangan pada areal kawasan hutan yang sudah diterbitkan izin perhutanan sosial,” ulas A Hanan.
“Khusus penghijauan, Menteri LHK juga mendukung program Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, terkait program penghijauan dayah dan fasilitas umum serta sosial, sekaligus mendukung ketahanan pangan santri dalam bentuk bantuan tanaman produktif,” pungkasnya. (jal)
Baca juga: Menteri LHK: UU Cipta Kerja Bisa Meminimalisir Konflik Tenurial di Kawasan Hutan
Baca juga: Anggota DPRRI, Salim Fakhry Minta Menteri LHK Prioritaskan Program di Dapil Anggota
