Petani di Pidie Kecewa Bendungan Tiro Dicoret, Andalkan Bendungan Rukoh

SIGLI - Petani mengaku kecewa menyusul keputusan Pemerintah Pusat yang mencoret pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN) Bendungan Tiro, Pidie.

Proyek raksasa itu dihapuskan Pemerintah Pusat dengan dalih bahwa PSN itu tidak rampung dikerjakan saat masa berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Penghapusan PSN akan dituangkan dalam Peraturan Menko Perekonomian (Permenko) Nomor 9 tahun 2022, yang diterbitkan nantinya.

Ketua Komisi II DPRK Pidie, Fauzi Jamil kepada Serambi, Kamis (28/7/2022), mengatakan, keputusan Pemerintah Pusat yang mencoret proyek pembangunan Bendungan Tiro menimbulkan kekecewaan petani.

Sehingga, petani melaporkan ke dewan agar pusat membatalkannya.

Sebab, ribuan hektare sawah tidak cukup air.

Ia menjelaskan, dampak gagalnya dibangun Bendungan Tiro, menyebabkan petani yang menggarap sawah di Kecamatan Tiro, Mutiara Timur, Glumpang Tiga, Glumpang Baro dan Kembang Tanjong akan susah memperoleh aliran air.

“Kecuali itu, sebagian areal sawah di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, petani akan merasakan nasib sama terkendala air,” tegasnya.

Padahal, kata politikus Partai NasDem itu, petani di enam kecamatan sempat gembira ketika Pemerintah Pusat membangun Bendungan Tiro dan Rukoh yang masuk dalam PSN.

Baca juga: Topik Hangat Aceh, Bendungan Tiro Dicoret dari PSN Hingga Dana Otsus dan Investasi yang Mandek

Baca juga: Bendungan Tiro Dibiarkan Bocor

Sebab, hadirnya Bendungan Tiro untuk petani di enam kecamatan akan memudahkan petani memperoleh air untuk menaman padi dua kali dalam tahun.

"Jika benar Bendungan Tiro dihapus, maka petani akan kelimpungan mendapatkan air.

Sekarang ini saja petani susah memperoleh air," jelasnya.

Untuk itu, kata Keuchik Fauzi, Pemerintah Pusat hendaknya mengevaluasi mencoret Bendungan Tiro.

Artinya Pemerintah Pusat harus membatalkan pencoretan Bendungan Tiro dari PSN.

Menurutnya, jika alasan warga menolak dipindahkan dari lokasi Bendungan Tiro, hanya beberapa warga saja yang terjadi pada masa Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah.

Saat itu, timbul penolakan karena dibangunnya Bendungan Tiro akan hilang sejarah di gampong yang terkena PSN itu.

Tapi, seiring dengan perjalanan waktu warga setuju direlokasikan ke tempat lain.

Pemerintah akan membangun rumah, memberikan lahan baru dan modal usaha untuk memulai hidup baru.

"Hanya saja, kita menyayangkan sikap Pemerintah Aceh dan Pemkab Pidie tidak pernah melakukan pendekatan secara kontinyu dengan warga.

Rugi Pidie jika PSN gagal dibangun di Tiro, sebab sangat susah mendapatkannya," jelasnya.

Ketua Komisi II DPRK Pidie, Fauzi Jamil mengungkapkan, jika saat ini Pemerintah Pusat membangun Bendungan Rukoh di Kecamatan Titeu yang akan rampung tahun 2022, tentunya belum bisa menjamin ketersediaan air untuk petani di enam kecamatan.

Meski di Bendungan Rukoh dibangun saluran pembuang ke arah lima kecamatan itu.

Menurutnya, debit air di Bendungan Rukoh kecil sehingga sekarang harus dibangun saluran pengarah yang dibangun sekitar 9 kilometer dari Tiro.

Saluran pengarah itu akan menyedot air dari Tiro, yang lokasinya jauh dari lokasi pembangunan Bendungan Tiro.

" Saya kira Bendungan Rukoh tidak perlu karena debit air kecil, yang sangat diperlukan pembangunan Bendungan Tiro karena sumber air melinpah.

Pembangunan Bendungan Tiro untuk persiapan kebutuhan air di masa mendatang," ujarnya.

Ia menambahkan, dirinya juga mengharapkan melalui Pj Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto MSi agar dapat memperjuangkan Bendungan Tiro supaya tidak dicoret oleh Pemerintah Pusat. (naz)

Baca juga: Pemerintah Coret Bendungan Tiro dari Daftar Proyek Strategis Nasional, Ini Alasannya

Baca juga: Menko Airlangga: 201 Proyek dan 10 Program PSN Selesai 2024, Nilai Investasi Rp 4 Triliun Lebih