Breaking News:

Polemik Syariat Islam

Dukung Rekor UIN Ar-Raniry, Ketua YARA Desak Dinas Syariat Islam di Aceh Dileburkan

Safaruddin menyampaikan, syariat Islam yang diterapkan harus mengacu pada konsep Maqasid Syariah, yaitu terjamin keselamatan agama, jiwa, akal, keturu

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH menegaskan bahwa pernyataan Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr Tgk H Mujiburrahman yang mengatakan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh telah gagal adalah statemen paling berani. 

Laporan Masrizal I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH menegaskan bahwa pernyataan Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr Tgk H Mujiburrahman yang mengatakan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh telah gagal adalah statemen paling berani.

Bahkan, menurut Safaruddin yang juga Ketua Tim Pengacara Muslim Wilayah Aceh, pernyataan tersebut telah lama ditunggu-tunggu oleh publik lokal, nasional dan internasional.

Penerapan Syariat Islam Harus Dievaluasi, Rektor UIN Tawarkan Konsep Baru

“Selama ini tak ada pejabat lembaga agama yang berani menyentuh aspek kegagalan syariat Islam di Aceh. Semua agaknya pada takut bersuara, padahal nyata sekali bermasalah. Kami apresiasi Prof Mujib yang sangat berani,” kata Safaruddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/8/2022).

Safaruddin menyampaikan, syariat Islam yang diterapkan harus mengacu pada konsep Maqasid Syariah, yaitu terjamin keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Rektor UIN Ar-Raniry Nilai Penerapan Syariat Islam di Aceh Gagal: Lebih Parah dari yang Sudah-sudah

“Sekarang kita lihat di Aceh rakyat kesulitan mendapatkan akses materi atau harta. Sementara pejabat kaya-kaya. Aceh adalah termiskin di Sumatera. Ini fakta yang kronis,” kata Safaruddin.

Ia menambahkan, ada laporan yang menyebutkan bahwa penutupan bank konvensional sebagai bank yang selama ini memudahkan bantuan modal usaha bagi UMKM di pedesaan dan rendah benefit, menjadi salah satu penyebab yang memperparah tingkat kemiskinan di Aceh.

“Akses rakyat jelata untuk mendapatkan modal usaha (harta) yang rendah bunga sangat sulit. Makanya rentenir menjamur," ungkap dia.

Safaruddin melanjutkan, dalam aspek akal atau pendidikan demikian juga.

“Mutu atau kualitas pendidikan Aceh pada tahun 2021 berada di peringkat 25, di bawah Papua Barat. Nah, adakah yang peduli soal ini? Tidak ada,” katanya lagi.

Untuk itu, Safaruddin menyarankan agar Dinas Syariat Islam di Aceh dibubarkan saja, dalam artian norma syariat Islam harus ada pada semua dinas (SKPA/SKPD) di Aceh, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Semua SKPA atau dinas adalah bagian dari syariat Islam. Jadi tak perlu ada Dinas Syariat Islam secara khusus. Konsep ini pernah diutaran Prof Yusny Saby dalam pengajian Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam di Banda Aceh bulan Juli 2022 lalu,” kata Safaruddin.

“Maksud kami, di Aceh harus ada Dinas Syariat Islam bidang Pendidikan, Dinas Syariat Islam bidang PU, Dinas Syariat Islam bidang Pemberdayan Perempuan-Anak, Dinas Syariat Islam bidang Pertanian, Dinas Syariat Islam bidang Sosial dan seterusnya," ucap Safaruddin.

“Jadi tak perlu Dinas Syariat Islam secara khusus. Itu tong kosong. Makanya implementasi syariat Islam di Aceh tidak maksimal,” tutup Safaruddin.(*)

5 FAKTA Pemuda Rudapaksa Gadis 14 Tahun di Hotel Banda Aceh, Ditraktir Makan hingga Main Dua Kali

Ahmadi Cs Keluar dari Tahanan Polda Aceh, Kuasa Hukum: Masa Penahanan Sudah Berakhir

Turnamen Kota Juang Bireuen, PSGS Kandaskan Geudong-Geudong FC

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved