Breaking News:

Berita Jakarta

Daerah Diizinkan Hapus Pajak Progresif Kendaraan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan daerah menghapus pajak progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas (BBN 2)

Editor: bakri
DOK SAMSAT LHOKSEUMAWE
Petugas layanan Samsat JemPol berfoto bersama usai melayani warga melakukan pemutihan denda pajak kendaraan di Kantor Samsat Lhokseumawe 

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan daerah menghapus pajak progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas (BBN 2) agar pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat.

Izin itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri, Agus Fatoni.

Ia menambahkan, izin diberikan karena sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, kewenangan menghapus itu memang berada di daerah.

Selain itu, dalam UU HKPD, penyerahan kedua kendaraan juga juga sudah tidak dikenal.

Artinya, untuk BBN 2 ini sudah dibebaskan atau tidak dikenakan tarif.

"Sebagaimana amanah UU Nomor 1 Tahun 2022, penghapusan BBN 2 sudah diatur pada Pasal 12 ayat 1, objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hanya untuk penyerahan pertama atas kendaraan bermotor," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Sabtu (13/8/2022).

Dikatakan, sebelum memberikan izin itu, Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Korps LaluLintas (Korlantas) Polri dan PT Jasa Raharja telah mengkaji penghapusan Pajak Progresif dan BBN 2.

Hasil kajian; jika BBN 2 ini dihapuskan dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap pendapatan daerah.

"Karena tarifnya hanya 1 persen dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Baca juga: Gubernur Keluarkan Kebijakan Pembebasan Denda PKB, BBNKB & Pajak Progresif

Baca juga: Pernyataan Anies Kembali Heboh di Grup WA, Pejuang, Guru & Ustaz tak Boleh Bayar Pajak Tanah

Itupun banyak masyarakat yang tidak segera melakukan balik nama terhadap kendaraan bekas yang dibelinya.

Karena itu, pemda juga tidak mendapatkan pendapatan dari BBN 2 dan data kepemilikan kendaraan bermotor juga tidak akurat, karena sudah berpindah tangan tapi tidak terdata," jelas Fatoni.

Ia mengatakan, hasil kajian justru menunjukkan penghapusan BBN 2 bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat mengurus administrasi balik nama kendaraan yang telah membeli kendaraan bermotor dari pihak lain.

Menurutnya, penghapusan itu penting dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBN 2 guna mendapatkan data potensi kendaraan bermotor yang akturat.

Fatoni berharap penghapusan pajak progresif akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

"Karena masyarakat yang mempunyai kendaraan lebih dari satu biasanya cenderung tidak mendaftarkan kepemilikan tersebut atas namanya, tapi menggunakan nama/ KTP orang lain (untuk menghindari pajak progresif) sehingga pemda tidak mendapatkan hasil dari pajak progresif tersebut.

Selain itu, data regident kendaraan bermotor juga menjadi tidak akurat sehingga berpengaruh terhadap pendataan jumlah potensi data kendaraan bermotor," katanya.(cnnindonesia)

Baca juga: Mau Cairkan Sebagian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa, Tapi Kena Pajak Progresif, Ini Besarannya

Baca juga: KPP Pratama Aceh Besar Siap Layani Wajib Pajak Secara Online maupun Offline

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved