Breaking News:

BBM Pertalite

Ada Sinyal Pertalite Bakal Naik, Ini Tanggapan Pemerintah hingga Pengamat

kuota BBM bersubsidi tersebut kian tipis. Untuk Pertalite pada tahun ini jumlah kuotanya hanya dipatok 23 juta KL

Editor: Nur Nihayati
SERAMBINEWS.COM/ BUDI FATRIA
Kendaraan melakukan pengisian BBM jenis Solar dan Pertalite di SPBU Pante Raya, Bener Meriah, Jumat (8/4/2022). 

"(Kembali ditegaskan) semua sedang dihitung, kalau naik nanti kontribusi ke inflasinya berapa karena kenaikan harga BBM akan dorong inflasi," lanjutnya.

Susiwijono kembali mengatakan, jika nantinya BBM jenis tersebut naik, Pemerintah memastikan harganya tak akan naik terlalu signifikan.

Selain itu, Pemerintah juga akan menyiapkan skema bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Susiwijono juga menyatakan, alokasi subsidi untuk BBM Pertalite'> BBM Pertalite dinilai kurang efektif karena masih banyak kendaraan mobil mewah yang memakai BBM subsidi.

"Kalaupun misalnya naik kita akan buat agar jangan terlalu berat, dan yang pasti kalau ada kenaikan kita siapkan bansos-bansos lagi dan ini lebih fair," ungkap Susiwijono.

"Karena kalau harga yang sekarang, semua ini menikmati. Yang pakai mobil-mobil juga pakai. (Seharusnya subsidi) ini bisa kita alirkan ke bansos," pungkasnya.

Subsidi Pertalite Tak Tepat

Sementara itu, Pengamat Energi sekaligus Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, penyesuaian harga jual Pertalite ke masyarakat dapat menjadi pertimbangan.

Karena, harga jual Pertalite saat ini jika dibandingkan dengan harga keekonomian sangat terpaut jauh.

Seperti diketahui, harga keekonomian BBM jenis Pertalite seharusnya dibanderol Rp17.200 per liter. Dan saat ini harga jual Pertalite hanya Rp7.650.

Mamit juga membeberkan, subsidi BBM saat ini dinilai belum efektif dan kurang tepat sasaran. Pasalnya, masih banyak masyarakat golongan mampu yang membeli BBM subsidi jenis Pertalite.

"Menaikan harga BBM subsidi (bisa menjadi opsi), karena memang disparitas harga (keekonomian) yang sangat jauh ini," ungkap Mamit kepada Tribunnews.

"Hal ini membuat banyak terjadi penyelewengan. Akhirnya subsidi menjadi tidak tepat sasaran," sambungnya.

Mamit memberikan pandangannya, bahwa alangkah baiknya subsidi oleh Pemerintah dialihkan kepada orang, bukan kepada barang. Sehingga hal tersebut dinilai lebih tepat sasaran.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved