Kenaikan Harga BBM Sedang Dikaji, Beban Subsidi Bisa Tembus Rp 600 Triliun

* Anggota DPR: Pemerintah Super Tega

JAKARTA - Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat menyusul beban subsidi yang ditanggung pemerintah yang semakin membengkak, akibat kenaikan harga minyak dunia.

Pemerintah dikabarkan akan mengumumkan kenaikan harga tersebut pada pekan depan.

Namun Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, menyatakan, wacana kenaikan harga BBM Subsidi itu masih dalam kajian pemerintah.

"Ini yang masih terus dipikirkan, jadi masih dalam penggodokkan.

Masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan apa tidak.

Tapi bagaimana ini berjalan dengan baik," kata Ma'ruf dalam siaran pers, Sabtu (20/8/2022).

Wapres mengatakan, pemerintah mengkaji wacana menaikkan harga BBM bersubsidi karena nilai subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah sangat besar.

"Nah, jadi kalau ada kenaikan-kenaikan lagi, ini memang supaya subsidi ini bisa sustain, bisa terus berlanjut," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar pada pekan depan.

Baca juga: Luhut: Presiden Jokowi akan Umumkan Kenaikan Harga BBM Subsidi Pekan Depan

Baca juga: Apa Yang Terjadi Kalau Harga BBM Naik Lagi?

Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun.

Menurutnya, Jokowi pun sudah mengindikasikan bahwa tidak mungkin pemerintah terus mempertahankan harga BBM saat ini yang sudah membebani APBN.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi)," kata Luhut dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022).

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, juga mengatakan bahwa pemerintah masih menghitung kenaikan harga Pertalite.

Namun yang pasti, saat ini beban subsidi energi yang digelontorkan pemerintah sudah sangat membengkak, bahkan bisa menembus Rp 600 triliun.