Kenaikan Harga BBM Sedang Dikaji, Beban Subsidi Bisa Tembus Rp 600 Triliun

Sebab kalau pemerintah tetap nekat itu sama saja pemerintah super tega dengan rakyatnya," katanya kepada Kompas.com, Sabtu (20/8/2022).

Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut meminta agar Presiden Jokowi memperhatikan kondisi riil masyarakat.

Dia mengatakan, sebagai Presiden yang dicitrakan peduli pada kepentingan rakyat, Jokowi harus berani membuat keputusan yang tegas tentang harga BBM ini.

"Karena itu, PKS minta kepada Presiden Jokowi tidak menaikan harga BBM subsidi sekarang.

Alasan dan waktunya belum tepat.

Ini hanya akan membuat masyarakat makin menderita setelah dua tahun lebih terdampak Covid-19," ucapnya.

Mulyanto menambahkan, kenaikan harga BBM subsidi akan mendorong secara berantai kenaikan harga barang dan jasa lainnya secara luas.

Hal itu dinilai akan mencekik kehidupan rakyat dan menambah angka kemiskinan.

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengan PT Pertamina (Persero) beberapa bulan yang lalu.

Dalam rapat tersebut, Pertamina memang mengungkapkan beban mereka menghadapi lonjakan harga minyak dunia.

Sehingga Komisi VI pada saat itu mendorong Pertamina untuk berbicara dengan pemerintah agar beban ini bisa dibantu.

Mengenai wacana kenaikan harga BBM, Andre mengingatkan agar keputusan tersebut tidak menambah beban masyarakat.

"Kami di Komisi VI mendorong sepenuhnya Kementerian BUMN, Pertamina duduk bareng dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Apapun keputusan pemerintah intinya jangan membebani masyarakat, di mana masyarakat baru pulih dari pandemi," kata Andre. (kompas.com)

Baca juga: Harga BBM Pertalite Bakal Naik, Pemerintah Siapkan Bansos

Baca juga: Terjadi Kenaikan Harga, Tapi Harga BBM dan LPG Subsidi Tidak Berubah