Tenaga Kesehatan Bakti di Aceh Besar Geruduk Kantor DPRK, tak Ada Kejelasan Diikutsertakan Jadi P3K

"Ini kami seluruh tenaga kesehatan bakti Aceh besar sedang menanyakan kejelasan tidak diikutsertakan ikut tes P3K," kata salah seorang tenaga bakti saat dikonfirmasi Serambinews.com.

Laporan Indra Wijaya | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Risau karena tak ada kejelasan akan diikutsertakan jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), tenaga kesehatan bakti di Aceh Besar temui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, di Kantor DPRK, Jantho, Senin (22/8/2022).

Dalam pertemuan tersebut, tenaga kesehatan bakti itu untuk menyampaikan aspirasi dan menanyakan kejelasan tidak diikutsertakan pada tes P3K. 

"Ini kami seluruh tenaga kesehatan bakti Aceh besar sedang menanyakan kejelasan tidak diikutsertakan ikut tes P3K," kata salah seorang tenaga bakti saat dikonfirmasi Serambinews.com.

Ia mengatakan, pihaknya langsung diterima dengan baik oleh Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali dan sejumlah anggota lainnya. 

Pertemuan itu pihaknya lakukan untuk menanyakan, terkait tenaga kesehatan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan beralih status tenaga kontrak/honorer provinsi dan kabupaten, kontrak/honorer BLUD, PTT dan sukarelawan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik provinsi dan kabupaten/kota.

"Tenaga bakti berhak ikut tes perekrutan P3K , bukan hanya tenaga kontrak pemda dan dan tenaga kontrak bantuan operasional kesehatan (BOK)," ujarnya.

Karena saat ini kata dia, seluruh tenaga kontrak di Aceh Besar diminta berkas lengkap, bahkan disuruh antar ke Jantho. 

Sedangkan para tenaga bakti tidak ada arahan apapun.

Baca juga: VIDEO - Tak Ada Kejelasan Jadi P3K, Tenaga Kesehatan Bakti di Aceh Besar Temui Anggota DPRK

"Karena kami semua rata-rata sudah bakti hampir tidak ada tindak lanjut untuk ikut tes P3K. Kami was-was dengan nasib kami. Terlebih tahun 2023, seluruh tenaga kontrak, honorer, dan bakti dihapuskan. Padahal kami dengan ikhlas mengabdi ke negara puluhan tahun dengan ikhlas," ungkapnya 

Terlebih lanjut dia, pihaknya hampir 15 tahun mengabdi di instansi, dan hanya dibayar Rp 200 - Rp 400 ribu rata-rata kerja selama satu bulan.

"Ini hanya bentuk aspirasi kami, supaya memperoleh masa depan lebih baik. Kami mengabdi belasan thun beresiko tertular penyakit, bahkan pendapatan tidak layak. Kami hanya minta diberi hak untuk ikut P3K," pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang Serambinews.com terima, pertemuan itu dilakukan berdasarkan kerisauan atas surat edaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan nomor surat Peg.800/754/2022 tentang permintaan administrasi pendataan non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh Besar.

Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali didampingi oleh Anggota Komisi III dan Ketua I, pihaknya menerima aspirasi tenaga kesehatan bakti tersebut.

Iskandar Ali saat dikonfirmasi Serambinews.com mengatakan, para tenaga bakti itu mengalami kegelisahan lantaran adanya pendataan dari Dinas Kesehatan Abes untuk tenaga honorer.

"Namun, informasi yang diterima oleh tenaga bakti itu untuk P3K. Jadi tadi saya langsung konfirmasi ke Sekda dan Dinas Kesehatan, bahwa untuk penerimaan calon P3K khusus tenaga kesehatan itu belum ada. Yang ada baru pendataan tenaga kontrak," kata Iskandar.

Ia mengatakan, yang diinginkan oleh para tenaga bakti tersebut, jika nantinya akan dibuka farmasi P3K untuk tenaga kesehatan, para tenaga bakti itu juga diberikan kesempatan untuk mengikuti, tak hanya tenaga kontrak saja.

Baca juga: Tenaga Kesehatan Bakti Demo ke DPRK, Iskandar Ali: Mereka Ingin Diberikan Ruang untuk Ikut P3K

Kata Iskandar, dikarenakan pendataan tersebut tidak melibatkan tenaga bakti melainkan hanya tenaga kontrak/honorer saja, para tenaga bakti itu merasa khawatir. 

Pasalnya, jika nanti ada dibuka formasi P3K untuk tenaga kesehatan, para tenaga bakti itu khawatir tidak diberikan kesempatan yang sama.

"Kemarin juga sudah sampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, jika nanti dibuka Formasi P3K agar dibuka bebas," ujarnya.

Dalam waktu dekat juga ia akan menemui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Besar selaku analisa jabatan untuk menyampaikan aspirasi para tenaga kesehatan bakti tersebut.

Namun untuk sementara lanjut Iskandar, setelah mengkonfirmasi Sekda Aceh Besar bahwa untuk tahun ini opsi penerimaan P3K belum dilakukan. 

Hal tersebut dikarenakan, saat ini kemampuan keuangan daerah belum stabil.

"Tapi untuk tahun depan bisa jadi ada perubahan, kita berusaha akan kembali dibuka," pungkasnya. (*)

Baca juga: Risau Tidak Diikutsertakan Dalam Seleksi P3K, Tenaga Kesehatan Bakti Temui Anggota DPRK Aceh Besar