Breaking News:

Berita Banda Aceh

Cadangan Migas Aceh Turun, BPMA: Penerimaan Setimpal dengan Kondisi

Deputi Dukungan Bisnis Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Afrul Wahyuni, membuka data penerimaan negara di industri hulu migas pada 2021

Editor: bakri
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Deputy Dukungan Bisnis BPMA Afrul Wahyuni 

BANDA ACEH - Deputi Dukungan Bisnis Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Afrul Wahyuni, membuka data penerimaan negara di industri hulu migas pada 2021 di Wilayah Aceh.

Dari data tersebut, ternyata penerimaan negara masih setimpal dengan kondisi cadangan yang semakin menurun.

"Saya pikir masih worth it bila dilihat dengan cadangan yang masih beroperasi tapi kian menurun.

Kalau di wilayah kewenangan BPMA, kita juga bisa menghitung penerimaan negara itu.

Misalnya pada tahun 2021, kita mendapatkan sekitar USD 22,46 juta atau 189 persen dari target USD 11,86 juta," sebut Afrul.

Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Publik yang digelar Forum Jurnalis Aceh (FJA) bertajuk, "Kedaulatan Migas dan Menakar Kepentingan Aceh di Blok Andaman”, di Pendopo Park Banda Aceh, Senin (22/8/2022).

"Namun dalam bentuk apa diterima Aceh dan berapa jumlah yang diterima itu bisa kita konfirmasi ke Pemerintah Aceh,” ujar Afrul.

Dia menambahkan, begitu juga terkait dengan Dana Bagi Hasil atau DBH, penghitungannya juga berdasarkan regulasi.

Artinya penerimaan negara yang sudah dikurangi dengan kewajiban pemerintah terhadap KKKS atau daerah penghasil sebagai faktor pengurang.

Baca juga: Ini 13 Kecamatan di Aceh Utara yang menjadi Lokasi Pencarian Migas Baru PGE dengan Teknologi Canggih

Baca juga: PGE Cari Sumber Migas Baru dengan Teknologi Canggih di Aceh Utara

Kewenangan pengelolaan Aceh jika melihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi di Aceh, yakni antara 0 hingga 12 mil laut.

"Sebagaimana yang dijelaskan dalam PP/ 23/2015, kewenangan Aceh 0 sampai dengan 12 mil laut,” kata alumni Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh itu.

Sementara kewenangan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi di wilayah laut mulai 12 sampai dengan 200 mil dari wilayah kewenangan Aceh, dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan Pemerintah Aceh.

“Ini pula mengapa persentase 30 persen untuk Aceh dan 70 persen untuk Pusat,” sebutnya.

Lebih lanjut, Afrul menjelaskan, proses penyaluran DBH Migas dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan setiap triwulan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved