Kasus Ferdy Sambo

Komisi III DPR Pertanyakan ke Kapolri, Mulai dari 'Kerajaan Sambo' hingga Konsorsium 303

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Dipo Nusantara Pua Upa menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada Kapolri. Kerajaan Sambo hingga konsorsium 303.

Penulis: Sara Masroni | Editor: Muhammad Hadi
Tangkap Layar TV Parlemen DPR RI
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Dipo Nusantara Pua Upa menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada Kapolri. Mulai soal isu 'Kerajaan Sambo' hingga konsorsium 303. 

SERAMBINEWS.COM - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Dipo Nusantara Pua Upa menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada Kapolri.

Pertanyaan yang diajukan kepada Kapolri mulai dari dugaan adanya 'Kerajaan Sambo' hingga konsorsium 303.

Diketahui Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Baca juga: Komisi III DPR RI Desak Kapolri Buka Motif Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J, Ini Jawaban Listyo Sigit

Rapat tersebut membahas dugaan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan tersangka Ferdy Sambo terhadap Yosua atau Brigadir J.

Dalam rapat itu terlihat sejumlah jenderal mendampingi Kapolri, termasuk Ketua Timsus sekaligus Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Agung Budi Maryoto.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Dipo Nusantara Pua Upa dalam rapat tersebut mempertanyakan beberapa hal.

Baca juga: Polisi Dalami Isu Kekaisaran Sambo, Hari Ini Komisi III DPR Panggil Kapolri

Termasuk berapa banyak lagi anggota Polri yang terlibat dalam obstruction of justice (menghalang-halangi proses hukum) mengenai kasus Brigadir J ini.

"Apakah masih ada keterlibatan jenderal bintang dua dan bintang tiga lainnya yang mem-backup," tanya Dipo dalam rapat tersebut.

Baca juga: Bakal Panas, Komisi III DPR akan Cecar Kapolri dengan Isu Kerajaan Sambo & Pembunuhan Brigadir J

Kemudian ia juga mempertanyakan faktor apa yang paling dominan sehingga para perwira tersebut mau membantu Ferdy Sambo.

“Mungkin saja ada faktor lainnya yang paling dominan, apakah mungkin karena mereka ada gerbong untuk menjadikan Ferdy Sambo sebagai the next Kapolri misal," tanya Dipo.

"Atau kekuatan untuk mendukung the next Presiden RI, atau keuntungan lainnya seperti finansial," tambahnya mempertanyakan.

Baca juga: VC Seorang Remaja, Kapolri: Saya Pastikan Masuk Polisi Tidak Bayar, Lapor Propam

Mengenai isu yang berkembang di masyarakat tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB itu meminta agar Kapolri memberikan klarifikasi untuk membuat semuanya terang.

"Soal judi bagan konsorsium 303 yang beredar luas di media sosial, saya kira hal ini perlu diklasifikasi oleh Kapolri beserta jajarannya," kata Dipo.

Baca juga: DPR Fraksi PKS Lantang: Lanjut Pak Mahfud, Kita Intropeksilah Gak Usah Gagah-Gagahan

Ribut Gara-Gara Pertanyaan 'Sudah Doktor Belum?'

Dalam rapat tersebut, Dipo sempat diinterupsi oleh politisi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir.

"Interupsi pimpinan, sebaiknya sebagai anggota komisi III kita berbicara berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan hal yang hoaks," kata Adies.

Tak terima diperlakukan seperti itu, Dipo berusaha menyampaikan sesuatu. Namun langsung dipotong Adies.

"Sebentar pimpinan, hak anggota itu. Bentar, bapak tidak boleh memotong saya, saya masih interupsi," ucap politisi Golkar itu.

Baca juga: Zulhas Minta PAN Aceh Perkuat Caleg DPR RI dari Tanoh Rencong

"Lho, gak boleh juga bapak pimpinan (potong saya)," Dipo menyahuti.

"Saya interupsi kok dipotong, bagaimana," kata Adies.

"Pak, bapak gak boleh," jawab Dipo lagi.

"Baca tatibnya, kalau orang interupsi gak boleh dipotong. Bapak ini anggota DPR kok gak ngerti tatib," langsung disahut Adies.

Baca juga: Anggota DPR RI TA Khalid Serahkan Mobil ATI untuk Pokdakan Kuala Langsa

"Bapak juga memotong orang ngomong. Biarkan dulu, selesai anggota saya pak," kata sejawat Dipo di Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Kalau lagi interupsi boleh, baca tatib," sahut Adies lagi.

Adies menyarankan agar hal-hal yang disampaikan dalam rapat itu sesuai dengan data dan fakta.

"Kalau ada hal yang beredar, sampaikan saja hal-hal yang beredar di media apakah itu betul atau tidak, jadi tidak usah menyebut nama," ucap Adies.

Baca juga: Polda Aceh Ingatkan Pemilik Hewan Ternak dalam Pencegahan PMK, Ini Jumlah Angka Kesembuhannya

"Itu maksud saya. Kita ini orang hukum, bicara tentang hukum, kalau potong juga masalah pembicaraan, baca tatib," tambahnya.

"Saya juga orang hukum ketua," jawab Dipo.

"Sudah doktor belum?" tanya Adies balik.

Kemudian sejawat Dipo di Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal tak terima teman separtainya diskak seperti itu.

Sebentar pak, saya minta tertib juga ini. Saya itu sama dengan bapak juga, menduduki pimpinan. Gak pernah saya diktator anggota harus di bawah pimpinan," ucap Cucun.

Baca juga: Kapolda Aceh Salurkan Bantuan untuk Masjid Almunawarah Alue Naga

"Tolong juga hargai anggota pak. Ini anggota fraksi saya, bapak jangan potong," tambahnya.

Politisi PKB itu juga tak terima saat Adies menyinggung gelar doktor dalam rapat tersebut.

"Jangan bilang pak Dipo bukan doktor, bapak doktor, harus dikomparasikan gitu. Gak boleh pak, apa jadi standar doktor itu," ucapnya sebelum sidang diskor.

Demikian terkait pertanyaan salah seorang anggota Komisi III DPR ke Kapolri. Mulai dari 'Kerajaan Sambo' hingga konsorsium 303.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved