Aksi Protes di Seluruh Penjara Lebanon Pecah, Ini Penyebabnya

SERAMBINEWS.COM, BEIRUT - Aksi protes di seluruh penjara Lebanon meledak, seusai para narapidana mengalami gizi buruk dan kekurangan obat-obatan.

Bahkan, sebagian narapidana tidak diadili di pengadilan, tetapi dijebloskan ke penjara sampai penuh sesak.

Menanggapi kondisi itu, Menteri Dalam Negeri Lebanon Bassam Mawlawi akan mengeluarkan amnesti umum yang diperlukan dalam situasi tersebut.

“Penjara penuh sesak, 79,1 persen narapidana tidak dihukum, dan banyak yang menderita gizi buruk dan kekurangan obat-obatan,” kata Mawlawi, seperti dilansir AFP, Kamis (1/9/2022).

Dia mengimbau para hakim untuk berkontribusi memecahkan masalah kepadatan penjara dengan mempercepat persidangan.

“Dana senilai 20 miliar pound telah dialokasikan untuk mengamankan makanan setelah perusahaan yang memasok makanan ke penjara berhenti memberikan layanan karena tidak lagi dibayar,” kata Mawlawi.

Baca juga: Pria Bersenjata Penyandera Bank Lebanon Dibebaskan, Dipuji Sebagai Pahlawan

“Penjara mendapat manfaat dari hibah yang mencapai Kementerian Dalam Negeri, dan jika perlu, kami akan mentransfer semua hibah kepada para tahanan,” tambahnya.

Mawlawi menyarankan untuk memperpendek hukuman dan Perdana Menteri Najib Mikati bersama Ketua Parlemen Nabih Berri harus mendukung gagasan tersebut.

Dia mencatat RUU akan diajukan untuk disampaikan ke Parlemen.

Narapidana melakukan mogok makan dan memprotes di penjara Roumieh.

Karena, penjara sudah melebihi kapasitas standar sampai empat kali lipat.

Tetapi, aksi protes dibubarkan dengan paksa, dan beberapa tentara ditikam.

Sementara makanan penjara tidak memenuhi standar gizi dasar.

Sipir penjara mencegah keluarga narapidana membawa makanan karena khawatir bisa menyelundupkan barang selundupan.

Baca juga: Uskup Agung Lebanon Boyong Uang Tunai Rp 6,8 Miliar dari Israel, Berubah Jadi Pertikaian Politik

Rabih Qais, seorang aktivis yang membela para tahanan, mengatakan situasi di penjara perpanjangan dari situasi yang berlaku di seluruh negeri, tetapi dengan cara yang lebih parah.

“Tidak ada listrik atau ventilasi, penjara berkapasitas 3.500 tahanan, menampung 8.000 tahanan," tambahnya.

“Tahanan dipindahkan ke sel di kantor polisi, dan 43 persen tahanan, warga Suriah, Palestina, dan kebangsaan lainnya" ujarnya.

Qais bertanya bagaimana obat-obatan dan telepon seluler memasuki penjara Roumieh meskipun ada tindakan pengamanan yang ketat di sana.

"Protes di penjara ini sering pecah sebagai akibat dari kondisi buruk yang tak terlukiskan," katanya.

Setelah menyita beberapa ponsel dan pisau darurat dari tahanan di Roumieh, Mawlawi mengatakan:

“Masalah penjara karena lemahnya kemampuan negara, kepadatan dan kurangnya disiplin petugas."

Ketua Komite Hak Asasi Manusia Parlemen, MP Michel Moussa,mengatakan akan mengadakan pertemuan membahas hal ini.

Baca juga: UNCHR Bela Pengungsi Suriah di Lebanon, Minta Pemerintah Akhiri Kekerasan dan Diskriminasi

Dia menegaskan kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah kehidupan dan kesehatan para tahanan harus diutamakan.

“Kami meminta badan-badan internasional dan masyarakat sipil untuk membantu masalah ini," harapnya.

Dia mengatakan ada usulan membangun penjara baru atau mengambil markas negara tertentu yang tidak terpakai untuk mengurangi kepadatan di penjara.

Tetapi, harus mempercepat persidangan, karena sebagian besar narapidana belum dihukum, kata Moussa.(*)