Anggota DPR RI Irmawan Pertanyakan Rencana Pembangunan Terowongan Geurute ke Kementerian PUPR

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPR RI Asal Aceh Fraksi PKB H Irmawan SSos MM mempertanyakan komitmen pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR terkait rencana pembangunan terowongan Gunung Geurute yang menjadi lintasan utama dari Banda Aceh menuju barat selatan Aceh.

Hal itu disampaikan Irmawan saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Dirjen Bina Marga dan Bina Konstruksi Kementerian PUPR di Ruang Kerja Komisi (RKK) V, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2022).

"Untuk Dirjen Bina Marga, saya ingin bertanya. Di Provinsi Aceh ada ruas jalan nasional Banda Aceh- Meulaboh yang berada di lintasan barat selatan Aceh, ada satu pengunungan namanya Gunung Geurute, jalan tersebut tidak mungkin diperlebar karena kontur tanah bebatuan," katanya. 

"Beberapa tahun yang lalu info yang saya dengar Kementerian PUPR sudah mengalokasikan anggaran untuk perencanaan pembangunan terowongan Geurute ini, tapi sampai saat ini pembangunan terowongan Geurute ini tidak terdengar lagi," tambah dia lagi.

Pada kesempatan itu, Irmawan yang juga Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh ini meminta klarifikasi atau penjelasan langsung.

"Mohon klarifikasinya Pak Dirjen bagaimana kepastian apakah pembangunan terowongan Geurute masih mungkin dilaksanakan atau tidak," pinta Irmawan.

Untuk diketahui, wacana pembangunan terowongan Geurute kembali mencuat setelah para kepala daerah di lantai barat selatan Aceh duduk bersama membahas isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan daerah pesisir itu.

Selama ini, isu tersebut sudah tidak terdengar lagi dari elit-elit Aceh dan baru muncul kembali setelah forum kepala daerah se pantai barat selatan Aceh bersama Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) dan tokoh masyarakat duduk bersama beberapa waktu lalu.

Kemudian oleh Irmawan membawa aspirasi forum kepala daerah dari barat selatan Aceh tersebut dalam rapat dengan Kementerian PUPR dengan harapan bisa segera ditindaklanjuti. Sementara pihak Kementerian PUPR baru akan menjawab dalam rapat lanjutan dua pekan ke depan.

Dalam kesempatan itu, Irmawan juga menyuarakan persoalan administrasi pembangunan jalan Geumpang-Pameu yang tak kunjung selesai. 

"Info yang saya dapati di lapangan dan perang media sosial ada persoalan yang belum tuntas, diduga kontraktor pemenang lelang jalan tersebut tidak memenuhi syarat tapi tetap dimenangkan," ungkapnya.

"Kami berharap jangan sampai gara-gara konflik ini berdampak kepada pelaksanaan pembangunan jalan tersebut sehingga merugikan masyarakat," ungkap dia.(*)

Baca juga: Safaruddin: Festival Pantai Barat Selatan 2022 Momentum Tingkatkan Ekonomi Rakyat