Pengadilan Myanmar Perpanjang Hukuman Aung San Suu Kyi Atas Kecurangan Surat Suara Pemilu

SERAMBINEWS.COM, BANGKOK - Pengadilan di Myanmar pada Jumat (2/9/2022) memvonis pemimpin terguling Aung San Suu Kyi tiga tahun penjara.

Dia dinyatakan bersalah atas kecurangan hasil suara Pemilu.

Dikatakan, hukuman penjara 17 tahun yang sudah dia jalani untuk pelanggaran lain yang dituntut oleh pemerintah militer bertambah 3 tahun lagi.

Putusan terbaru juga membawa konsekuensi politik yang berpotensi signifikan bagi partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi.

Ada ancaman eksplisit dari pemerintah untuk membubarkannya sebelum pemilihan yang dijanjikan militer pada 2023, seperti dilansir AP, Jumat (2/9/2022).

Partai Suu Kyi memenangkan pemilihan umum 2020 dengan kemenangan telak.

Tetapi tentara merebut kekuasaan pada Februari berikutnya dan menahannya dari masa jabatan lima tahun kedua.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Gantung Empat Aktivis Demokrasi, Menjadi Hukuman Mati Pertama

Tentara berpendapat itu bertindak karena dugaan penipuan yang meluas dalam pemilihan meskipun pemantau pemilihan independen tidak menemukan penyimpangan besar.

Beberapa kritikus Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin pengambilalihan dan sekarang menjadi pemimpin tertinggi Myanmar, percaya dia bertindak karena ambisi politiknya gagal.

Perebutan kekuasaan oleh militer memicu protes damai yang meluas yang digagalkan dengan kekuatan mematikan.

Sehingga, memicu perlawanan bersenjata yang sekarang dicirikan oleh beberapa pakar PBB sebagai perang saudara.

Suu Kyi telah dijatuhi hukuman 17 tahun penjara atas tuduhan mengimpor dan memiliki walkie-talkie secara ilegal, melanggar pembatasan virus Corona, hasutan, dan lima tuduhan korupsi.

Banyak anggota top partai dan pemerintahannya juga telah dipenjara, sementara yang lain bersembunyi atau melarikan diri ke luar negeri.

Pendukung Suu Kyi dan analis independen mengatakan semua tuduhan terhadapnya bermotivasi politik.

Bahkan, ada upaya untuk mendiskreditkannya dan melegitimasi perebutan kekuasaan oleh militer sambil mencegahnya kembali ke politik.

Baca juga: Utusan Khusus PBB Minta Junta Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi