Breaking News:

Berita Jakarta

3.000 Eks Kombatan Dapat Tanah Gratis

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan redistribusi tanah bagi 3.000 eks kombatan

Editor: bakri
DOK. KEMENTERIAN ATR/BPN
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menerima kehadiran Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haythar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (31/8/2022). 

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan redistribusi tanah bagi 3.000 eks kombatan, tahanan politik/narapidana politik (tapol/napol), dan masyarakat yang terdampak konflik di Provinsi Aceh.

Selain tanah, Kementerian ATR/BPN juga akan memberikan pendampingan akses kepada mereka.

Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, hal ini merupakan bagian dari program Reforma Agraria.

"Ini supaya masyarakat Aceh bisa merasakan kegiatan perekonomian, jelas Hadi dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (2/9/2022).

Hadi melanjutkan, pemerintah pusat melalui beberapa kementerian/lembaga (K/L) juga berfokus pada upaya pengembangan ekonomi di Provinsi Aceh.

ASeperti kemarin Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki sudah menghadap Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) terkait pengembangan ekonomi, semua concern (perhatian) di Aceh, ujarnya.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengancam akan langsung memecat pejabat dan pegawai yang terlibat mafia tanah.

Hadi juga menyebutkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar sebanyak dua kali saat rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini guna mempercepat penyediaan lahan seluas 6.000 hektare yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.

Apabila ke depan ditemukan kendala atau hambatan, kami akan lapor.

Baca juga: Aceh Barat Sediakan Lahan 1.682 Ha Untuk Eks Kombatan GAM dan Korban Konflik

Baca juga: BPN dan Forkopimda Aceh Timur Serahkan 394 Sertifikat Tanah untuk Eks Kombatan GAM dan Kaum Duafa

Tapi ketika saya bicara dengan beberapa tokoh terkait permasalahan regulasi ini, itu bisa diselesaikan, tentunya supaya Aceh terus berkembang, kata Hadi menambahkan.

Pada kesempatan yang sama, Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haythar mengutarakan, terdapat salah satu butir perjanjian Helsinki yaitu penyediaan lahan bagi eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dia berharap, lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

AOrang orang eks kombatan ini kan minim kemampuan, itu nanti bersama kita pikirkan bagaimana,@ pungkas Malik. (kcm)

Baca juga: Peringati 17 Tahun Damai Aceh, Badan Reintegrasi Serahkan 22.819 Hektare Lahan untuk Eks Kombatan

Baca juga: Aceh Resource and Development Bahas Percepatan Penyelesaian Hak Eks Kombatan GAM

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved