‘Bjorka’ Retas Dokumen Jokowi, Pengamanan Data di Indonesia Buruk

JAKARTA - Sejumlah dokumen surat menyurat yang diduga milik Presiden Joko Widodo diretas oleh akun Bjorka di dalam laman BreachForums, Jumat (9/9/2022).

Dilihat dari laman mereka, Breached.to, dokumen tersebut memiliki rentang waktu 2019-2021.

Salah satu dokumen surat yang diunggah diduga berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN).

"Berisi transaksi surat tahun 2019-2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," demikian yang tertulis di dalam situs.

Selain itu dalam unggahannya, hacker tersebut menjelaskan bahwa telah mengunggah total 679.

180 dokumen berukuran 40 Mega Byte (MB) dalam bentuk data terkompres.

Sejumlah contoh dokumen juga dicantumkan dalam unggahan yang diberi judul.

Antara lain, ‘Permohonan Dukungan Sarana dan Prasarana’, ‘Surat Rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup’ dan ‘Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019'.

Menyikapi hal itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersiap menempuh langkah hukum.

Hal ini disampaikan Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu (10/9/2022).

"BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum," kata Ariandi.

Baca juga: YouTuber Bongkar Jaringan Penipuan Keamanan Komputer, Retas Kamera CCTV, Lapor Polisi Punjab

Baca juga: Hacker Retas Twitter Perdana Menteri India, Sebut Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Sah

Dia melanjutkan, BSSN sudah menelusuri beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, serta melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.

Selain itu, BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap penyelenggara sistem elektronik yang diduga mengalami insiden kebocoran data.

"Termasuk dengan penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," lanjut Ariandi.

"BSSN bersama dengan PSE terkait telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut," tegasnya lagi.