‘Bjorka’ Retas Dokumen Jokowi, Pengamanan Data di Indonesia Buruk

Masih buruk

Maraknya kasus pembobolan data pribadi yang terjadi di Tanah Air menjadi perhatian.

Pakar keamanan siber dari Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja menilai hal itu menunjukkan sistem pengamanan data di Indonesia yang masih buruk.

"Artinya sistem pengamanan data Indonesia sangat buruk, kok sampai ada data-data sensitif bisa keluar," ujar Ardi dalam talkshow, Sabtu (10/9/2022).

Menurutnya, peretasan data masyarakat yang tersimpan oleh perusahaan, lembaga, hingga kementerian bukan masalah baru di dunia keamanan siber.

Ardi menuturkan data yang diretas umumnya bukan data baru karena proses peretasan dilakukan dalam waktu yang lama.

Baca juga: Pengadilan Tinggi Inggris Sebut Penguasa Dubai Retas Telepon Mantan Istri

"Proses terjadinya peretasan, pengambilan data sebenarnya sudah lama, data iru dari berbagai sumber yang dikompilasi," kata Ardi.

Dirinya menjelaskan bahwa hacker atau peretas bekerja secara berjenjang dan penuh kesabaran.

Hacker juga turut melakukan analisa dan kroscek data untuk memastikan keabsahan data.

"Kita bisa bilang peretas itu manusia paling sabar.

Mereka sabar sekali meretas itu, dia lihat celahnya dia masuk, dia kumpulin data, dia analisa, kroscek dengan data yang dia miliki dengan data lain," jelas Ardi.

BIN Perkuat Sistem Enkripsi

Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan sistem enkripsi semakin diperkuat untuk mencegah terjadinya kebocoran data.

Hal itu menyusul isu peretasan data rahasia milik Presiden Jokowi oleh Hacker User Breach Forums Bjorka.

“Sampai saat ini masih aman, tentu saja segala dokumen atau surat-surat penting lainnya tentu harus betul-betul terlindungi secara maksimal," kata Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto dalam talkshow, Sabtu (10/9/2022).