Breaking News:

Berita Kutaraja

Aspidsus Baru Kejati Aceh Resmi Dilantik, MaTA Beri Catatan Kritis dan Sorot Kasus Korupsi Mangkrak

Terutama dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang mangkrak dan kasus korupsi yang dengan sengaja dihentikan.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
For: Serambinews.com
Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian 

Laporan Masrizal | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) memberi catatan kritis sehubungan dengan dilantiknya Aspidsus baru Kejati Aceh yaitu Muhammad Ali Akbar di Kantor Kejati Aceh, Senin (12/9/2022).

Menurut MaTA, lembaga Kejaksaan saat ini perlu membangun kepercayaan publik di Aceh.

Terutama dalam penanganan kasus- kasus korupsi yang mangkrak dan kasus korupsi yang dengan sengaja dihentikan.

Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambinews.com, Senin (12/9/2022), mengungkapkan bahwa pihaknya pada Kamis, 25 Agustus lalu, sudah melakukan pertemuan dengan pihak Kejati Aceh

Dalam pertemuan tersebut, MaTA mempresentasikan hasil monitoring sejak 2021 sampai Juni 2022, terkait penangangan kasus korupsi yang ditangani oleh pihak Kejaksaan.

Termasuk kasus-kasus yang belum ada kepastian hukum yang saat ini masih di bawah kewenangan Kejaksaan di Aceh.

Baca juga: BREAKING NEWS - Jaksa Agung Lakukan Rotasi, Muhammad Ali Akbar Diangkat Jadi Aspidsus Kejati Aceh

Seperti kasus pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin, Jembatan Kilangan, pembangunan tanggul Cunda-Meuraksa, serta pembangunan gedung oncology di Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin (RSUZA).

Kemudian, kasus penggunaan anggaran Covid-19 di RSUZA, pinjaman Aceh Utara pada PT BPD, pembangunan rumah oleh Baitul Mal, dan pembagunan Museum Pase.

“MaTA berharap, Kajati dan Aspidsus yang baru saja dilantik supaya memberikan kepastian hukum terhadap pelaku korupsi,” tukasnya.

“Kami sangat khawatir kalau korupsi dinilai sebagai kejahatan biasa dan ini berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup warga Aceh ke depan,” ucap dia.

Di sisi lain, MaTA juga konsisten dan selalu memberi dukungan kepada Kejati Aceh.

Selama berkomitmen dalam melakukan pengusutan kasus korupsi sehingga rasa keadilan bagi rakyat Aceh selalu terjaga.

Baca juga: Update Kasus Korupsi Beasiswa: Hasil Audit BPKP Hanya 93 Orang yang Cukup Syarat

“Walaupun kita juga sangat memahami terhadap kegelisan publik, di mana akhir-akhir ini, kinerja Pengadilan Tipikor Banda Aceh banyak melakukan vonis bebas terhadap kasus korupsi,” tutup Alfian.(*) 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved