Asumsi RAPBN 2023 Tidak Realistis, Ekonom Nilai Terlalu Berat

JAKARTA - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, menilai, asumsi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 terlalu berat.

Piter menyebutkan, asumsi yang disepakati pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR dimana pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan inflasi 3,6 persen menjadi tidak realistis.

“Tidak realistis apabila gejolak politik dan ekonomi menolak kenaikan bbm subsidi sekarang ini terus berlarut-larut hingga tahun depan,” kata Piter saat dihubungi Tribun Network, Selasa (13/9/2022).

Menurut, Dosen Perbanas ini, ada sejumlah catatan yang harus dituntaskan pemerintah agar asumsi itu dapat terwujud.

Piter menegaskan, persoalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sudah mereda pada akhir tahun 2022 sehingga bisa mengungkit daya beli masyarakat “Pemerintah bisa memulai semuanya dari baru di tahun 2023,” urainya.

Dia juga menilai target penurunan defisit APBN di bawah tiga persen akan memberatkan anggaran negara.

Kata Piter, defisit yang ditekan seperti kondisi pra pandemi malah berdampak pada inflasi dan yang menanggung masyarakat kecil.

“Menurut saya pemerintah fokus saja bagaimana menjaga perekonomian menghadapi gejolak ekonomi global dan pandemi, bukan fokus menurunkan defisit,” tuturnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menuturkan di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian pemerintah seharusnya melakukan langkah strategis.

Baca juga: APBN Tanggung Biaya Verifikasi Parlok dan Uji Baca Al-Qur’an

Baca juga: Menkeu Sebut Gaji Pensiun Bebankan APBN, Ini Perbandingan Gaji Pensiunan Menteri, DPR, PNS, dan TNI

Baca juga: DJPb Aceh Raih Realisasi APBN Tertinggi

Huda menilai masih bangak anggaran yang bisa dialokasikan untuk menjadi bantalan sosial.

“Jadi langkah pertama harusnya memang pengurangan beban anggaran yang tidak urgent salah satunya adalah infrastruktur,” ucapnya.

Ekonom muda ini menegaskan project-project yang tidak perlu untuk dilakukan dalam waktu dekat antara lain pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Inflasi Lebih Tinggi

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengatakan, asumsi dasar makro SUDah dibahas terlebih dulu di Komisi XI dan disepakati dalam rapat dengan Banggar DPR RI.

Said menyebutkan, pertumbuhan ekonomi tahun depan ditargetkan mencapai 5,3 persen.

Kemudian, inflasi lebih tinggi dari perkiraan dalam nota keuangan sebesar 3,3 persen menjadi 3,6 persen.