Gubernur Papua Main Judi Rp 637,6 Miliar, Beli Jam Tangan Mewah Seharga Rp 584,9 Juta

Untuk itu, ia meminta kepada penasihat hukum Lukas untuk bekerja sama.

Ia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang KPK yang baru pihaknya bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3 apabila dalam proses penyidikan nanti Lukas bisa membuktikan dari mana sumber uang senilai ratusan miliar tersebut.

"Misalnya Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya sudah pasti nanti akan kami hentikan.

Tapi kami mohon itu diklarifikasi.

Penuhi undangan KPK, panggilan KPK untuk diperiksa.

Kami akan melakukan pemanggilan kembali," kata Alex.

"Mohon nanti Pak Lucas dan penasehat hukumnya hadir di KPK, ataupun kalau misalnya Pak Lukas ingin diperiksa di Jayapura, kami juga mohon kerja samanya agar juga masyarakat ditenangkan," tambahnya.

Ia pun menegaskan KPK akan melakukan pemeriksaan secara profesional dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

Seandainya dalam proses hukum Lukas ingin berobat, kata dia, maka KPK akan memfasilitasinya.

"Hak-hak tersangka akan kami hormati," kata dia. (tribun network/gta/ham/wly)

Baca juga: Mendagri Tegur Keras Gubernur Papua, Ke Papua Nugini Tanpa Izin

Baca juga: Tukang Ojek Akui Tak Kenal Gubernur Papua, Antar ke Papua Nugini Lewat Jalur Tikus, Dibayar 100 Ribu