Breaking News:

Berita Lhokseumawe

Pemerintah Batasi Pembelian BBM Subsidi untuk Nelayan Lhokseumawe

Pembatasan pembelian BBM oleh nelayan di SPBN masing-masing PPI, tergantung estimasi. Ada yang hanya mendapat 817 liter per 13 hari.

Penulis: Zaki Mubarak | Editor: Taufik Hidayat
Foto Kiriman Warga
Nelayan di Lhokseumawe tetap melaut meski dibatasi pembelian BBM, Selasa (20/9/2022). 

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) telah memberlakukan surat rekomendasi pembelian BBM bagi nelayan agar tetap bisa melaut.

Setiap kali hendak membeli BBM para nelayan ini harus mengantongi surat rekomendasi. Hal tersebut agar tidak menyalahgunakan BBM bersubsidi.

Selain itu bagi nelayan saat melakukan pembelian BBM akan dibatasi  sesuai aturan yang berlaku. Misalnya untuk solar satu surat rekom bisa mendapat jatah 754 liter untuk boat 1 GT atau 22 PK.

Sementara bagi boat nelayan kecil hitungannya harus sesuai pemakain saat melaut agar tidak dimanfaatkan dan diawasi untuk tidak dijual.

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), Bukhari MSi mengatakan, sebagian besar nelayan menggunakan solar bersubsidi. Selain itu untuk para nelayan dibawah 10 GT maka DKPPP yang akan mengeluarkan rekomendasi adalah Dinas setempat.

“Jadi terkait dibatasi pembelian BBM di SPBN masing-masing PPI tergantung estimasi, ada yang sampai 817 liter per 13 hari. Karena rekom perwilayah perhitungan bbm menurut GT.

Kita ada 2 SPBN yaitu di Pusong dan Ujong Blang. SPBN Pusong untuk Blang Mangat dan Pusong dan Kecamatan Muara Dua.

Sementara SPBN Ujong Blang untuk nelayan Ujong Blang sampai dengan Kecamatan Muara Satu,” jelas Bukhari, kepada Serambinews.com, Selasa (20/9/2022).

Sementara itu, untuk 10 GT sampai dengan 20 GT maka itu ranahnya Provinsi mengeluarkan rekomendasi pembelian BBM bagi nelayan. “Selain itu, yang menggunakan pertalite mesin 5,5 PK ada program pengalihan bbm ke bahan bakar gas (BBG),” sebutnya.

Selain itu sebut Bukhari, untuk masa berlaku surat rekomendasi tersebut yaitu wilayah Pusong berlaku dua Minggu. Sementara untuk kawasan Ujong Blang berlaku satu bulan terhitung sejak dikeluarkan surat oleh UPTD PPI Pusong. “Dan biasanya ada petugas yang mengumpulkan rekomendasi tersebut untuk di verifikasi oleh petugas Dinas setempat,” ucapnya.

Ditambahkanya, surat rekomendasi pembelian BBM untuk nelayan apat diperbaharui setelah habis masa berlaku. “Saat pengajuan ada syarat atau perjanjian bahwa pembelian BBM tidak untuk diperjualbelikan kembali karena dipergunakan untuk melaut bagi nelayan,” demikian Bukhari.(*)

Baca juga: Cari Solusi Dampak Kenaikan Harga BBM, BEM STAI Aceh Tamiang Kumpulkan Forkopimda

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved