Di Sela-sela Sidang PBB, Indonesia dan Sudan Selatan Resmi Miliki Hubungan Diplomatik

Di Sela-sela Sidang PBB, Indonesia dan Sudan Selatan Resmi Miliki Hubungan Diplomatik

SERAMBINEWS.COM - Indonesia dan Sudan Selatan resmi memiliki hubungan diplomatik.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik antara Kedua Negara.

Penandatangan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Sudan Selatan, Deng Dau Deng Malek, disela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-77, di New York, Amerika Serikat, Rabu (21/9/2022).

“Penandatangan Komunike tersebut membuka lembaran baru bagi Indonesia dan Sudan Selatan, untuk membangun kerja sama konkret yang menguntungkan kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi,” ujar Menlu RI.

Baca juga: Bulan Sabit Merah UEA Salurkan Bantuan Makanan ke Korban Banjir Sudan

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Wamenlu Sudan Selatan.

Setelah penandatanganan pembukaan hubungan diplomatik, kedua pihak langsung membahas kerja sama konkret di bidang infrastruktur dan minyak.

Dalam kaitan ini, telah ditandatangani kontrak kerja sama antara PT Waskita Karya dengan Kementerian Sudan Selatan di bidang infrastruktur.

Nantinya, kerja sama di bidang minyak juga akan segera dijajaki.

Indonesia mengakui kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011.

Duta Besar RI di Khartoum menghadiri deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan di Juba pada 9 Juli 2011.

Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri kedua negara akan menindaklanjuti Komunike Bersama ini dengan proses penunjukan Duta Besar dan dibukanya kedutaan di kedua negara.

Baca juga: Rusia Dituduh Selundupkan 32,7 Ton Emas dari Sudan Untuk Mendanai Perang ke Ukraina

Kemerdekaan Sudan Selatan

Dilansir dari Kompas.com, Sudan Selatan merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Afrika Timur.

Sudan Selatan dulunya merupakan negara kesatuan dengan Sudan yang berdaulat pada tahun 1956 dengan bantuan dari Mesir dan Inggris.

Pasca kemerdekaan Sudan, muncul sebuah konflik antara pemerintah Sudan yang berpusat di Utara dan kelompok pemberontak yang berpusat di Selatan.

Pasca kemerdekaannya, konflik Sudan berkembang menjadi perang saudara antara Sudan Utara dan Sudan Selatan.

Latar belakang konflik

Perang saudara di Sudan berlangsung dari tahun 1956 hingga 2011.

Berikut faktor-faktor yang menjadi latar belakang Perang saudara di Sudan:

• Perbedaan etnis, agama, dan budaya yang sangat mencolok antara Sudan Utara dan Sudan Selatan.
• Masyarakat di kawasan Sudan Selatan melakukan penolakan terhadap penerapan hukum Islam di Sudan.
• Kesenjangan ekonomi, politik, dan pendidikan antara Sudan Utara dan Sudan Selatan.
• Keinginan masyarakat Sudan Selatan untuk merdeka dan melepaskan diri dari pengaruh Sudan Utara.

Jalannya perang saudara

Dalam jurnal Krisis di Sudan: Perjuangan Rakyat Sudan Selatan Menuntut Kemerdekaan Tahun 1956-2011 (2013) karya Humaeniah, perang saudara pertama di Sudan berawal dari perjanjian Mesir di Sudan pada abad ke-19 Masehi.

Dalam perjanjian ini, masyarakat Sudan yang berkulit hitam sering dijadikan sebagai budak oleh warga Arab.

Hal tersebut menyebabkan kesenjangan sosial dan politik antara warga Arab dan kelompok kulit hitam di Sudan.

Pada masa transisi pemerintahan pasca kemerdekaan, partai politik Sudan Utara mampu memenangkan pemilihan parlemen Republik Sudan.

Pemerintahan Sudan Utara cenderung bersifat deskriminatif terhadap masyarakat Sudan Selatan.

Hal ini menimbulkan gerakan perlawanan bersenjata di kawasan Sudan Selatan.

Baca juga: Dua Putra Aceh Ditunjuk Jadi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Dalam buku Sejarah Afrika (2016) karya Darsiti Soeratman, perang saudara di Sudan mulai mereda setelah kemunculan Southern Sudan Liberation Movement (SSLM).

SSLM dibentuk oleh Joseph Lagu pada tahun 1971 dengan tujuan mengorganisir pergerakan kemerdekaan Sudan Selatan.

Pada tahun 1972, Sudan Utara dan SSLM sepakat untuk menandatangani Perjanjian Addis demi perdamaian Republik Sudan.

Dalam perjanjian tersebut, akan diadakan pembentukan pemerintahan otonomi di Sudan Selatan.

Namun, pada realitasnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat Sudan Selatan.

Pada tahun 1983, muncul perang saudara Sudan kedua yang disebabkan oleh kebijakan Islamisasi Republik Sudan oleh Ja’afar Nimeiri.

Akhir perang

Perang Saudara Sudan berakhir setelah disepakatinya perjanjian damai yang menyeluruh pada tahun 2005.

Perjanjian tersebut mengatur pengadaan referendum bagi masyarakat Sudan Selatan. Referendum tersebut menghasilkan kemerdekaan bagi Sudan Selatan.

Pada tahun 2011, Republik Sudan Selatan terbentuk dan memperoleh pengakuan internasional dari PBB. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)