Breaking News:

Berita Banda Aceh

Kemenkumham Aceh Gelar Kerja Sama Pemantauan/Pengawasan Kekayaan Intelektual dengan Instansi Terkait

Adapun pesertanya 50 orang dari instansi terkait dalam kerja sama ini, yaitu dari Polda Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Kebudaya

Penulis: Mursal Ismail | Editor: Mursal Ismail
Dokumen Kanwil Kemenkumham Aceh
Pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kanwil Kemenkumham Aceh menggelar kerja sama pemantauan dan pengawasan kekayaan intelektual dengan instansi terkait. Acara ini digelar di salah satu hotel di Banda Aceh, Kamis (22/9/2022). Adapun pesertanya 50 orang dari instansi terkait dalam kerja sama ini, yaitu dari Polda Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Kantor UPTD Pasar Kota Banda Aceh serta pengelola pasar di Kota Banda Aceh, Lippo Mall Plaza Aceh serta perwakilan tenan, Kantor Pelaksana Operasional Pasar Lambaro, Aceh Besar, dan pelaku usaha.  

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kanwil Kemenkumham Aceh menggelar kerja sama pemantauan dan pengawasan kekayaan intelektual dengan instansi terkait. 

Acara ini digelar di salah satu hotel di Banda Aceh, Kamis (22/9/2022). 

Adapun pesertanya 50 orang dari instansi terkait dalam kerja sama ini, yaitu dari Polda Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Kantor UPTD Pasar Kota Banda Aceh serta pengelola pasar di Kota Banda Aceh, Lippo Mall Plaza Aceh serta perwakilan tenan, Kantor Pelaksana Operasional Pasar Lambaro, Aceh Besar, dan pelaku usaha. 

Sedangkan maksud dan tujuan kerja sama ini untuk mencegah pelanggaran kekayaan intelektual.

Khususnya terkait peredaran barang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pada bidang kekayaan intelektual. 

Baca juga: Busana Etnik Epen Buaya Aceh Singkil Jadi Juara, Emma: Kami Daftarkan Jadi Hak Kekayaan Intelektual

Kakanwil Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman SH MH, dalam sambutannya dibacakan Kabid Hukum, Bukhari SE, SH, MH, antara lain mengatakan kerja sama ini sebagai salah satu upaya Kanwil Kemenkumham Aceh memberikan pemahaman kepada pengelola tempat perdagangan fisik maupun online. 

Bahwa peredaran barang yang tidak original melanggar kekayaan intelektual. 

"Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mengatasinya karena dampak yang timbul atas peredaran barang yang tidak original tersebut merugikan kita semua," baca Bukhari. 

Kakanwil Kemenkumham Aceh mengharapkan melalui kerja sama ini menjadi langkah awal pengelola tempat perdagangan  merumuskan strategi memastikan atau setidak-tidaknya meminimalisir peredaran produk yang melanggar kekayaan intelektual di tempat perdagangan dikelolanya. 

Adapun narasumber acara ini dari jajaran internal Kanwil Kemenkumham Aceh maupun dari Satuan Kerja Pemerintah Aceh atau SKPA terkait. 

Baca juga: Telur Asin Nagan Raya Sah Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, Tak Bisa Diklaim Milik Daerah Lain

Baca juga: Kemenkumham Aceh Diseminasi Kekayaan Intelektual, Kali Ini Mobile Intelellectual Property Clinic

Sebelumnya panitia acara ini, Reza Nazriandi SH selaku PPNS di Kanwil Kemenkumham Aceh, mengatakan sebagai wujud dan bentuk tanggung jawab, Kanwil Kemenkumham Aceh berkewajiban mengumpulkan data, membina.

Kemudian menegakkan hukum kekakyaan intelektual dan menyosialisasikan UU menyangkut kekayaan intelektual agar yang dihasilkan masyarakat mendapat perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Kekayaan Intelektual. (*)  

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved