Breaking News:

ICW Desak KPK Jemput Paksa hingga Tahan Gubernur Papua Lukas Enembe

Tidak hanya jemput paksa, menurutnya, jika perlu KPK menangkap Lukas Enembe untuk kemudian dilakukan penahanan.

Editor: Faisal Zamzami
Tribun-Papua.com/Calvin Erari
Gubernur Papua Lukas Enembe 


Sementara itu, terkait kemungkinan dokter KPK melakukan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe di Jayapura, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri berpandangan lain.

Ia menegaskan dalam hal ini KPK melakukan pemanggilan terhadap Lukas Enembe untuk diperiksa di Jakarta, alih-alih diminta ke Jayapura.

"Ini kan kami memanggil tersangka, bukan kami yang dipanggil disuruh ke sana," tuturnya.

Baca juga: Disomasi Paulus Waterpauw, Kuasa Hukum Lukas Enembe: Bukti Sudah Jadi Buku

Soal Kesehatan Lukas Enembe, KSP: KPK Sudah Punya Mekanisme

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, apabila proses hukum Lukas Enembe masih terkendala alasan kesehatan maka Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sudah punya mekanisme tersendiri.

Ia pun mengingatkan bahwa faktor kesehatan Gubernur Papua itu semestinya tidak dipakai sebagai alasan untuk menghalangi penegakan hukum.

"Urusan teknis terkait kepentingan medis, KPK sudah memiliki mekanismenya tersendiri yang pada pelaksanaannya tidak mengurangi hak-hak tersangka," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (27/9/2022).

Jaleswari mengatakan, menjadi ironi ketika ada pejabat yang semestinya memberikan contoh menghormati proses hukum tetapi justru tidak melakukannya.

Hal ini disampaikan Jaleswari menanggapi pernyataan kuasa hukum tersangka dugaan kasus gratifikasi Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening.

"Ironis ketika pejabat yang semestinya memberikan contoh dan komitmen tinggi dalam menghormati proses hukum yang tengah dihadapinya justru tidak memperlihatkan contoh dan komitmen tersebut secara maksimal," tutur Jaleswari.

Ia pun menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo pada Senin (26/9/2022) yang meminta Lukas Enembe menghormati proses hukum di KPK.

Menurut dia, pernyataan presiden itu merupakan refleksi mendalam atas dinamika proses penegakan hukum di KPK.

"Bila ditelaah lebih dalam, sesungguhnya merupakan refleksi mendalam atas dinamika yang sedang berkembang saat ini terkait proses penegakan hukum yang tengah diupayakan oleh KPK," kata dia. 

Sementara itu, kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening mengaku menghargai perintah Presiden Joko Widodo yang meminta kliennya menghormati panggilan KPK.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved