Breaking News:

Berita Aceh Barat

Pemkab akan Banding Atas Putusan PN Meulaboh Terkait Pelarangan Shalat Jumat di Masjid Jabir

“Kalau kami kalah, pasti kami akan melakukan banding,” tegas Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Mawardi.

Penulis: Sa'dul Bahri | Editor: Saifullah
SERAMBINEWS.COM/SA'DUL BAHRI
Petugas Satpol PP melakukan penjagaan di Masjid Jeumpa Masjid Jabir Al-Ka`biy di Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Jumat (25/2/2022) terkait pelarangan pelaksanaan Shalat Jumat karena belum terdaftar di Kantor Kementerian Agama setempat sebagai masjid atau belum terdaftar dalam Sistem Informasi Masjid (SIMAS). Gugatan pengurus Masjid Jabir dikabulkan PN Meulaboh, namun Pemkab Aceh Barat akan ajukan banding. 

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat akan melakukan banding jika pihaknya kalah dalam gugatan oleh pihak pengurus Masjid Jabir Al-Ka`biy terhadap Pemkab Aceh Barat.

Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Mawardi saat dikonfirmasi Serambinews.com, Rabu (28/9/2022), menyatakan, pihaknya tetap akan melaksanakan banding, jika pihaknya kalah atas gugatan pihak pengurus Masjid Jabir.

“Kalau kami kalah, pasti kami akan melakukan banding,” tegas Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Mawardi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Rabu (28/9/2022), telah mengabulkan gugatan Yayasan Hadyur Rasul terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat terkait pelarangan Shalat Jumat dan sejumlah aktivitas ibadah lainnya di Masjid Jabir Al-Ka`biy di Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan. 

Dalam amar putusan perkara Nomor: 5/Pdt.G/2022/PN Mbo tersebut, majelis hakim telah memutuskan untuk menolak eksepsi tergugat I (Bupati Aceh Barat), tergugat II (Kepala Satpol PP Aceh Barat), tergugat III (Keuchik Gampong Drien Rampak),  dan tergugat IV (Kadis Syariat Islam Aceh Barat) untuk seluruhnya.

Ketua Tim Kuasa Hukum Yayasan Hadyur Rasul, Akbarul Fajri, SH kepada Serambinews.com, Rabu (28/9/2022), mengatakan, bahwa majelis hakim memutuskan para tergugat itu dinyatakan bersalah atas perbuatan melawan hukum atas tindakan pelarangan ibadah Shalat Jumat di Masjid Jabir Al-Ka’biy oleh tergugat I, serta melarang dan/atau menghalang-halangi masyarakat jamaah dan/atau masyarakat untuk melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Jabir Al-Ka’biy oleh tergugat II.

Baca juga: BKM Jabir Siap Gugat Pemkab Aceh Barat, Ini Permasalahannya

Melakukan upaya pemaksaan paham keberagamaan atau penyeragaman tata cara beribadah oleh tergugat IV, serta berupaya mengambil alih kepengurusan Masjid Jabir Al-Ka’biy oleh tergugat I dan III, dan sejumlah perbuatan melawan hukum lainnya.

Dijelaskan juga, bahwa dalam amar putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan tergugat I, yaitu Bupati Aceh Barat untuk menjamin dan melindungi jamaah atau pihak Masjid atau Mushalla Jabir al-Ka`biy agar dapat melaksanakan berbagai peribadatan atau kegiatan keagamaan sebagaimana keadaan semula, termasuk untuk melaksanakan Shalat Jumat di Masjid atau Mushalla Jabir Al-Ka`biy.

Majelis hakim juga memerintahkan tergugat II, yaitu Kepala Satpol PP dan WH Aceh Barat untuk menarik seluruh anggota Satpol PP dan anggota Wilayatul Hisbah agar tidak lagi menjaga atau menghalangi para jamaah untuk melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Jabir Al-Ka`biy.

Selain itu, dalam putusan tersebut, Yayasan Hadyur Rasul juga telah dinyatakan oleh majelis hakim sebagai satu-satunya pihak yang sah sebagai pemegang hak pengelolaan atas Masjid Jabir Al-Ka`biy.

Baca juga: PN Meulaboh Kabulkan Gugatan Pengurus Masjid Jabir Al-Kabiy Kepada Pemkab Aceh Barat, Ini Kasusnya

“Di akhir putusan, majelis hakim menyatakan bahwa menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut,” pungkas Ketua Tim Kuasa Hukum Yayasan Hadyur Rasul, Akbarul Fajri dalam rilisnya.(*)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved