Wali Nanggroe Paparkan Awal Mula Konflik Aceh Dalam Kuliah Umum di Universitas Islam Indonesia

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Malik Al Haythar secara khusus diundang oleh Prorgam Studi (Prodi) Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta untuk menyampaikan kuliah umum.   

Pada kesempatan tersebut, di hadapan ratusan mahasiswa-mahasiswi UII, khususnya dari Prodi Hubungan Internasional menyampaikan orasi ilmiah mengenai jalan panjang Damai Aceh. 

Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe M. Nasir Syamaun MPA yang turut menghadiri acara tersebut mengatakan, pada Rabu 28 September 2022, dalam penyampaiannya, Wali Nanggroe memaparkan secara detail awal mula konflik Aceh, hingga upaya-upaya yang ditempuh hingga akhirnya terjadi kesepatakan damai melalui penandantanganan MoU Helsinki di Finlandia 2005 silam. 

“Faktor utama konflik Aceh adalah ketidakadilan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh. Padahal Aceh adalah modal perjuangan kemerdekaan Indonesia,” kata Wali Nanggroe menyebutkan salahsatu poin mengapa Aceh mendeklarasikan Aceh Merdeka pada 1976 untuk memisahkan diri dari Indonesia. 

Baca juga: 17 Tahun MoU Helsinki, Wartawan Serambi Yarmen Dinamika Sebut Pusat Masih Berhutang Ini untuk Aceh

Selain itu, Aceh juga kaya akan sumberdaya alam, ragam adat budaya dan tatanan sosial yang berakar pada ajaran Islam, yang telah dieksploitasi dan diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Indonesia ketika itu. 

“Keadaan politik, ekonomi dan sosial di Aceh sejak tahun 1945 hingga 1976 berada dalam kondisi memperihatinkan,” kata Wali Nanggroe dalam kuliah umum yang turut dihadiri civitas akademik UII tersebut. 

Hal itu kemudian mendorong masyarakat Aceh melakukan perjuangan perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah Orde Baru yang diwujudkan dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Perjuangan itu, diupayakan secara terus menerus, baik melalui perjuangan bersenjata dan perjuangan melalui negosiasi dan perundingan.

Perdamaian yang kini diraih selama 17 tahun lamanya merupakan cara kedua, yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dan GAM dalam menyelesaikan konflik Aceh. 

Baca juga: Sejenak Merenungi 17 Tahun Perdamaian Aceh Arti MOU Helsinki di Tengah Himpitan Kemiskinan

Konflik Aceh akhirnya diselesaikan secara damai dan menjadi pintu gerbang membangun Aceh yang damai, adil dan bermartabat.

“Penyelesaian konflik Aceh melalui meja perundingan merupakan jalan panjang dan terjal,” tegas Wali Nanggroe. 

MoU Helsinki merupakan titik akhir dari sejumlah perundingan melelahkan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu GAM dan Pemerintah RI. 

Perundingan, kata mantan Perdana Menteri GAM tersebut telah dimulai sejak tahun 2000 di Jenawa difasilitasi oleh HDC (Hendry Dunant Centre). Kemudian pada 2022 perundingan lain di Tokyo-Jepang. 

Dalam perundingan yang cukup alot selama tiga hari di Tokyo, akhirnya mengalami kegagalan total.

Dikarenakan delegasi Indonesia menuntut pihak GAM menghentikan perjuangannya dengan membubarkan GAM dan menyerahkan senjatanya. 

Baca juga: 6 Cara Ini Bisa Bikin Istri Puas di Ranjang Kata dr Boyke, Suami Wajib Tahu Tips Casonova Berikut!