Breaking News:

Berita Banda Aceh

Ketua DPRA Minta Pelaksana Even Pedomani Keputusan MPU Aceh

Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yaya meminta panitia even di Aceh untuk tetap berpedoman pada Keputusan MPU terkait syarat-syarat keramaian.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Amirullah
Serambinews.com
Ketua DPRA Minta Pelaksana Even Pedomani Keputusan MPU Aceh. Foto ini diambil saat Ketua DPRA Saiful Bahri alias Pon Yaya memberi keterangan pers terkait PAW Hendra Budian, Jumat (23/9/2022). [Foto tak terkait] 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yaya meminta panitia even di Aceh untuk tetap berpedoman pada Keputusan MPU terkait syarat-syarat keramaian.

Hal ini juga berlaku untuk kegiatan keramaian yang  dilaksanakan di Blang Padang, Banda Aceh, pada Rabu (5/10/2022).

“Kami merekomendasikan kepada saudara agar acara Festival Kemerdekaan Republik Indonesia dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan di Lapangan Blang Padang maupun tempat lainnya untuk mempedomani Keputusan MPU Aceh Nomor 06 Tahun 2003 tentang Fatwa Syarat-syarat Keramaian dan sesuai dengan Syariat Islam,” ujar Saiful Bahri dalam sepucuk surat resmi yang dikirimkan kepada Pj Gubernur Aceh, Senin 3 Oktober 2022.

Ada delapan poin syarat melaksanakan keramaian, jika merujuk pada Fatwa MPU Aceh Nomor 06 Tahun 2003 tersebut.

Pada poin pertama berbunyi, “para pemain, pemegang peran dalam pertunjukan yang ditampilkan tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan.”

Baca juga: LSM Labang Bangsa Desak Konser Wali Band Dibatalkan, Aceh Masih Berduka Atas Meninggalnya Abu Tumin

Baca juga: Terkait Konser Musik di Aceh, Disbudpar Fasilitasi Pertemuan Asosiasi Pariwisata dengan MPU

Poin selanjutnya dalam Fatwa MPU Aceh disebutkan tentang materi, bentuk, cara penampilan tidak menjurus maksiat, dan pornografi. “Tidak membawa kepada syirik, merusak aqidah, melecehkan agama dan moral.”

Fatwa ketiga yaitu panitia, pemain, pelayan dan penonton harus berpakaian menutup aurat, sopan, layak dan tidak merangsang.

Selanjutnya tempat antara penonton pria dan wanita dipisahkan, “diatur secara baik dan pantas.”

Dalam poin kelima disebutkan kegiatan keramaian boleh dilaksanakan selepas Isya jika digelar pada malam hari. Kegiatan pun diarahkan kepada hal yang baik dan bermanfaat.

Selanjutnya jika kegiatan keramaian dilaksanakan pada waktu siang, maka harus dihentikan ketika menjelang waktu shalat untuk melaksanakan ibadah. “Pelaksanaan ibadah menjadi tanggung jawab panitia.”

Selain itu, dalam fatwa tersebut, juga disebutkan agar kegiatan keramaian yang bersifat hiburan tidak boleh terlalu dekat dengan masjid dan tempat ibadah lainnya.

Dalam surat bernomor 160/218 tersebut, Ketua DPRA juga menyebutkan rekomendasi tersebut dikirim berdasarkan surat Ketua Komisi VI DPRA Nomor 022/Kom-VI/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Surat rekomendasi ini juga dikirim berdasarkan rapat koordinasi antara Komisi VI DPR Aceh dengan Dinas Syariat Islam, Sekretariat MPU Aceh, Satpol PP dan WH Aceh, serta Biro Hukum Setda Aceh.(*)

Baca juga: Fatwa MPU tentang Seni Budaya Perlu Ditinjau Ulang, Rekomendasi Hasil Diskusi Publik

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved