Aceh dan Kepemimpinan Militer (XII) Benarkah Iskandar Muda Raja Liberal ?

Oleh: Ahmad Humam Hamid *)

Keterbukaan dan kosmopolit Aceh pra kolonial adalah sebuah ciri yang terus berlanjut semenjak Lamuri, Perlak, Samudra Pasai, sampai dengan berakhirnya kerajaan Aceh ketika Belanda datang.

Kosmopolitan Aceh berjalan dengan suasana pasang surut, dan mencapai puncaknya ketika Iskandar Muda berkuasa.

Contoh yang paling menonjol adalah sikap toleran dan terbuka Iskandar Muda ketika ia menerima kunjungan ulama dari Ranir, India, Nuruddin, yang kemudian hari dikenal dengan nama Nuruddin Ar Raniry.

Nuruddin pada masa itu, karena ketinggian ilmunya menjadi tamu kerajaan Aceh.

Ia mengobservasi kehidupan beragama masyarakat Aceh yang umumnya pada masa itu mempraktekkan aliran wujudiah yang bersyampur Syiah.

Seperti diketahui aliran itu diperkenalkan di Aceh oleh Hamzah Fansuri, yang kemudian di lanjutkan oleh muridnya yang menjadi Qadhi kerajaan, sekaligus penasehat utama Iskandar Muda, Syamsuddin As Sumatrani.

Kesimpulan Nuruddin sangat sederhana dan ringkas. Ia menganggap dan bahkan memberikan fatwa aliran Wujudiyah sebagai aliran sesat dan mesti diberantas.

Baca juga: Aceh dan Kepemimpinan Militer (XI) Benarkah “Masa Emas Aceh” Iskandar Muda Sekedar Mitos?

Ia menghadap Iskandar Muda dan menyampaikan pendapatnya. Sang raja “bergeming” dan merespon Nuruddin.

”Apa yang saya harus lakukan?”, tanya sang raja. Nuruddin menjawab ,” larang ajaran itu, hukum para pentolannya, dan bakar semua kitabnya”.

Iskandar Muda segera menimpali Nuruddin, dan segera menantang sang Ulama.

“Tolong jangan sebut larang dan bakar.” Iskandar Muda segera meminta Nuruddin menulis kitab baru untuk membantah seluruh praktek aliran Wujudiyah dengan berbagai dalil yang kuat sehingga ummat akan memilih dan mempraktekkan anjuran ulama Ranir itu.

Untuk ukuran hari ini sikap yang dimiliki Iskandar Muda lebih bernuansa “liberal”.

Ia tidak setuju dengan Nuruddin, padahal walaupun tidak ada penjelasan lengkap, Qadhi Agung, sekaligus penasehat Iskandar Muda pada masa itu adalah Syamsuddin As Sumatrani.

Ulama ini dikenal sebagai murid cemerlang dan pelanjut tradisi Wujudiyah Hamzah Fansury.

Sang Raja bahkan mempersilakan Nuruddin untuk menulis kitab yang seharusnya mempunyai dan mengetengahkan argumen yang membuktikan Wujudiyah sesat dan harus di larang.

Pikiran yang seperti itu sesugguhnya tidak mungkin dapat ditemui pada seorang raja yang sepanjang hidupnya berurusan dengan berbagai perang, kekerasan, dan penaklukan.

Ketika sampai pada urusan pemikiran -seperti pertarungan faham Fansuri vs Ar Raniry, Iskandar Muda ingin hal itu diselesaikan dengan “pertarungan” pemikiran yang sehat dan beradab.

Nuruddin, karena kecewa dan merasa gagal dan putus asa kembali ke kampungnya Ranir, di India.

Ia baru kembali ke Aceh ketika bekas muridnya di Pahang, Raja Husen- yang kelak bernama Iskandar Thani menjadi raja Aceh, menggantikan Iskandar Muda, dan ia menjadi Qadhi kerajaan.

Baca juga: BERITA POPULER- Wanita Abdya VC Tanpa Busana, Pesulap Hijau di Pidie, Isu Irwandi Yusuf Keluar Lapas

Dan memang kemudian, atas fatwanya, semua pengikut faham Wujudiyah ditangkap dan dibunuh, serta semua kitab-kitabnya dibakar.

Tulisan ini tidak bermaksud memihak kepada satu dari dua aliran itu, akan tetapi kerangka berfikir penguasa yang membiarkan “pertarungan wacana” berjalan secara damai bukanlah sesuatu yang sangat sering ditemui pada masa itu.

Sekali lagi jika Iskandar Muda ditarik dalam konteks taksonomi pemikiran, ia adalah raja liberal yang mengutamakan kebebasan berfikir, bahkan dalam menterjemahkan penghambaan makhluk kepada Khalik, sebagai sebuah pencarian abadi yang tak pernah berhenti.

Sikap Iskandar Muda untuk membiarkan para Ulama memberikan penafsiran masing-masing dalam menterjemahkan berbagai ketentuan dalam hubungan makhluk dengan khalik, bukanlah sesuatu yang biasa, bahkan sampai dengan hari ini.

Iskandar Muda sadar atau tidak telah mengirim pesan tentang pentingnya “ pasar wacana”, atau mungkin dapat disebut dengan “pasar ijtihad” dan bahkan memberi kebebasan kepada publik untuk memilihnya.

Kegiatan perdagangan dan konektivitas maritim global, tidak hanya membawa barang dan orang ke Bandar Aceh.

Sebagai salah satu tempat penting di pintu masuk Selat Malaka, pertemuan berbagai bangsa di Aceh juga melahirkan dinamika tersendiri.

Pengaruh konektivitas terhadap kemajuan ekonomi memang sesuatu yang tak dapat disangkal.

Hal itu kemudian menularkan pemikiran, ilmu pengetahuan, seni, makanan, bahkan budaya keseluruhan.

Sangat sulit untuk mengklaim bahwa Aceh dalam perjalanan sejarahnya sampai hari ini secara kultural adalah sebuah entitas independen yang tidak berurusan dengan berbagai budaya lain.

Baca juga: Aceh dan Kepemimpinan Militer (IX) - Iskandar Muda: Angkatan Perang, “Mercineries”, dan “Raja Toke”

Ketika Lombard menulis tentang Aceh, dengan tegas ia menceritakan Aceh sebagai sebuah titik penting “lintas berbagai budaya besar”- terutama India, Arab, bahkan Cina, Persia, dan Eropah.

Lintasan multi kultur itu terjadi dengan sangat hebat ketika lintas perdagangan mencapai puncaknya pada masa Iskandar Muda.

Tanpa ada konektivitas, tak akan pernah ada kata Sultan dan nama raja yang berujung dengan Syah.

Sekalipun sultan adalah bahasa Arab, istilah ini terkenal dan mula digunakan pada masa imperium Ottoman di Turki.

Gelar sultan pertama kali digunakan di Nusantara adalah di Aceh- Sultan Alaidin Riayat Syah pada pertengahan abad ke-15, baru kemudian digunakan di kerajaan Demak pada pertengahan abad ke 16.

Demikian juga dengan nama Sultan yang berujung dengan Syah, yang lebih banyak meniru gelar penguasa Persia yang terminologia masuk ke Aceh melalui India.

Baik gelar Sultan, maupun gelar Syah mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap persepsi dan kerangka kerja kerajaan.

Kita bisa membayangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang merasuk ke dalam segala aspek kehidupan.

Mulai dari cara memerintah dan pengaturan pemerintahan, cara berpikir, berbagai kata asing yang diAcehkan, dan bahkan penetrasi sastra dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih dari itu pengaruh aliran dan fiqih juga tak kurang kompleksitasnya, termasuk kontroversi pandangan Fansury dan As Sumatrani dengan Nuruddin Ar Raniry.

Apa yang menarik tentang lintas budaya yang dialami oleh Aceh, terutama pada masa Iskandar Muda, adalah kemampuan Aceh mengkombinasikan dua hal yang berlawanan sekaligus.

Dua hal itu adalah fleksibilitas-daya saing dan rigiditas- daya tahan dalam menghadapi gelombang kultural yang datang silih berdatangan akibat konektivitas.

Baca juga: Aceh dan Kepemimpinan Militer (VIII) - Al Mukammil: Soft Power dan Dansa Diplomasi

Sekalipun penggunaan bahasa Arab merupakan sesuatu yang sangat jamak dikalangan para ulama dan penyebar agama islam nusantara, Aceh tetap saja bersikukuh dengan menggunakan bahasa “melayu jawi” yang diperkenalkan oleh Hamzah Fansuri.

Adalah Aceh yang mesponsori penggunaan bahasa Melayu dari bahasa tutur menjadi bahasa tulis, yang kemudian menjadi warisan terbesar Aceh kepada Indonesia, Malaysia, Singapore, dan Brunei hari ini.

Salah satu kehebatan bahasa Melayu Jawi, adalah ketika Iskandar Muda mengirim surat berkertas mewah dengan tulisan emas- di Inggris disebut dengan golden letter, kepada raja Inggris, James.

Lembaran surat itu menggambarkan kemajuan ‘budaya material”- fisik surat dan keindahan warna, berikut dengan bentuk dan format.

Surat itu juga mengambarkan kehebatan budaya ‘non material” yang ditunjukkan dengan redaksi dan narasi diplomatik yang pada masa itu belum pernah diterima oleh kerajaan Inggris dari berbagai kerajaan Nusantara-Melayu sekalipun.

Diamping resistensi terhadap penggunaan bahasa selain Melayu Jawi- bahkan terhadap bahasa Arab sekalipun, Aceh juga sangat keras dalam menyaring elemen-elemen agama islam ketika masuk ke Aceh.

Sekalipun Aceh berhubungan erat dan mungkin dipengaruhi oleh kerajaan Mogul -islam India, dan bahkan Timur Tengah, Aceh tidak mau menerima bentuk -mesjid seperti yang dibangun di sana, yang jelas berpengaruh dengan gaya Persia.

Aceh tetap kokoh mempertahankan mesjid yang bentuknya lebih menyesuaikan dengan bahan lokal, dan bentuk yang sesuai dengan iklim tropis.

Satu-satunya obsesinya yang tak pernah sampai adalah mengusir Portugis dari Melaka.

Ia menyerang Melaka paling kurang 2 kali semasa hidupnya, namun kedua penyerangan itu gagal.

Ia bahkan meninggal dalam waktu yang tak terlalu lama setelah kegagalan menyerang Portugis di Melaka.

Baca juga: Aceh dan Kepemimpinan Militer (X) - Iskandar Muda: “Imitatio Alexandri”

Sekalipun sebab kematian Iskandar Muda, dalam beberapa catatan disebutkan sebagai misterius. Namun masa pemerintahannya selama 31 tahun dikenal sebagai puncak kejayaan Aceh.

Tidak ada kerajaan Islam sekuat Aceh pada masa itu di Timur, kecuali kerajaan Aceh.

Disamping kemampuan Iskandar Muda “bersahabat” dengan berbagai bangsa, sambil melakukan ekspansi militer untuk perluasan kerajaan, ia juga sangat mahir dan bahkan sangat keras dalam menjaga stabilitas dan keamanan dalam negeri.

Kemampuannya menjaga stabilitas domestik terlihat dari kemampuannya meredam kelicikan para elit kerajaan- sekelompok bangsawan yang mendapat gelar Orang Kaya, yang dalam sejarahnya selalu menjadi biang kerok hancur dan lemahnya para sultan sebelumnya.

Ia melakukan persis seperti yang dilakukan oleh kakeknya Al-Mukammil, yang tidak hanya membatasi gerak para orang kaya, dan bahkan membunuh mereka yang dianggap berkhianat atau berpotensi untuk menjadi pengkhianat.

Beaulieu, Laksamana Perancis yang pernah tinggal Aceh bahkan menulis Iskandar mempuyai pengawal pribadi perempuan yang cukup banyak.

Ia juga menerapkan aturan “jaga malam” istana terhadap para orang kaya yang dilakukan secara berkelompok dan bergilir, sehingga peluang konspirasi yang timbul dapat ditekan.(*)

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI