Breaking News:

Berita Aceh Timur

Guru Madrasah Swasta & PAUD di Aceh Timur Mengadu ke DPRK, Tak Bisa Ikut Pendataan Pegawai Non ASN 

Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer Madrasah Swasta Aceh Timur audensi dengan DPRK Aceh Timur, Rabu (12/10/2022).

Penulis: Seni Hendri | Editor: Saifullah
Serambi Indonesia
Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer Madrasah Swasta Aceh Timur dan guru PAUD yang tak bisa ikut pendataan sebagai pegawai non-ASN, beraudensi dengan DPRK Aceh Timur, di Idi Rayeuk, Rabu (12/10/2022). 

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer Madrasah Swasta Aceh Timur beraudensi dengan DPRK Aceh Timur di Idi Rayeuk, Rabu (12/10/2022).

Selain guru madrasah swasta, puluhan guru PAUD dari Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (Himpaudi) juga beraudensi dengan Ketua DPRK Aceh Timurdalam pertemuan yang sama.

Kedatangan rombongan pahlawan tanpa tanda jasa itu disambut oleh Ketua DPRK Aceh Timur, Fattah Fikri.

Setelah mendengar aspirasi para guru, Ketua DPRK Fattah Fikri menghadirkan pihak BKPSDM Aceh Timur, Razali dan Kakan Kemenag Aceh Timur, H Salamina, Sag, MA, untuk menanggapi keluhan para guru.

Ridwan dan Dodi, perwakilan guru dari Forum Komunikasi Guru Honorer Madrasah Swasta Aceh Timur memohon kepada Ketua DPRK Aceh Timur untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

Karena sampai saat ini guru honorer di madrasah swasta di Aceh Timur tidak bisa ikut pendataan sebagai calon pegawai non-ASN.  

Baca juga: 8 Guru Madrasah Terima SK PPPK dari Kepala Kantor Kemenag Aceh Timur

Menurut Ridwan, mereka tak bisa ikut pendataan karena Kementerian Agama Provinsi Aceh mengeluarkan surat edaran yang mengatakan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di madrasah swasta untuk saat ini belum memenuhi kategori untuk mengikuti pendataan sebagai pegawai non-ASN.

Padahal jika merujuk ke surat Menpan RB maupun surat dari Kementerian Agama RI, tidak ada poin menyebutkan bahwa instansi swasta tidak bisa ikut pendataan sebagai pegawai non-ASN.

“Karena itu, kami merasa diperlakukan tak adil secara regulasi. Sedangkan guru honorer di sekolah swasta di bawah Dinas Pendidikan bisa ikut pendataan, dan beberapa guru honor di madrasah swasta juga bisa ikut pendataan,” ucapnya.

“Tapi kenapa kami sekitar 200 lebih guru honorer di madrasah swasta tak bisa ikut pendataan. Mohon Pak Ketua DPRK sampaikan aspirasi kami ini ke pemerintah pusat, karena kami sudah mengabdi sebagai tenaga pendidik anak bangsa sekitar 10-20 tahun, tapi tak bisa ikut pendataan. Lalu bagaimana nasib kami ke depannya. Semoga ada solusinya agar kami juga bisa ikut pendataan sebagai pegawai non-ASN,“ ungkap Ridwan.

Kemudian, Ketua Himpaudi Aceh Timur, Nur Aini menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 200 lebih guru PAUD tidak bisa membuka akun untuk melakukan pendataan sebagai pegawai non-ASN.

“Tiga minggu terakhir, banyak guru PAUD mengeluh bahwa mereka tak bisa lagi membuka akun pendataan. Karena itu, kami mohon ada solusi agar bisa mengakses akun karena selama ini guru PAUD itu umumnya hanya mendapatkan honor Rp 150-300 ribu per bulan, tapi tak pernah mengeluh, dan tetap setia mengajar anak bangsa,” bebernya.

Baca juga: Kemenag Aceh Cairkan Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS 

“Karena itu, kami berharap agar kami tetap bisa membuka akun agar terdaftar sebagai pegawai non-ASN agar ke depan kami juga bisa ikut seleksi calon CPNS,” ungkap Nur Aini.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved