Meredam Hoax di Akar Rumput

Laporan Rahmad Wiguna I Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, ACEH TAMIANG - Sejak lama, warung kopi menjadi pusat aktivitas bagi warga Aceh.

Mulai dari transaksi binis, silaturahmi hingga isu politik, dibahas di warung kopi.

“Jadi, jangan heran bagi pendatang kalau mendengar pembahasan politik yang sangat serius di Aceh itu, ada di warung kopi,” kata Alhafizul Amri saat berbicara kepada Serambinews.com 29 Agustus lalu di Aceh Tamiang.

Alhafizul merupakan salah satu relawan yang tergabung dalam komunitas Investasi Silaturahmi Tamiang (Ivsat).

Ivsat merupakan organisasi kemanusian yang didirikan 17 pemuda Aceh Tamiang.

“Misi kami juga berkaitan dengan menangkal hoax,” kata Alhaizul yang kerap disapa Hafis.

Meski awalnya hanya beranggotakan 17 orang, Ivsat kini terus berkembang pesat.

Sekarang, komunitas ini memiliki kader merata di seluruh kecamatan di Aceh Tamiang.

Dampak hoax

Hafis, bersama anggota Ivsat lainnya aktif mengorganisir rekan-rekannya mencermati berbagai isu hoax yang berseliweran.

Bisa berasal dari berbagai platform media sosial maupun isu-isu yang berkembang di seputar warung kopi.

Hafis bersama komunitasnya sadar keberadaan hoax di tengah masyarakat sangat berbahaya dan berpotensi memecah belah tatanan sosial.

Jika terus dibiarkan dan menggelinding liar, hoax bisa berubah menjadi petaka yang berdampak masif di tengah masyarakat.

Hoax yang sudah menyebar bisa menimbulkan keresahan masyarakat, perpecahan hingga pembunuhan karakter.

Jauh lebih parah, keberadaan berita hoax saat ini tak ubahnya seperti propaganda yang digaungkan rezim otoriter pada masa perang.

Hoax menjadi sangat berbahaya apabila disebarkan terus-menerus karena akan membuat orang yang awalnya sangsi menjadi percaya.

Komunitas relawan Ivsat menyadari dampak dari pembiaran hoax tersebut.

"Biasanya kalau kita menemukan informasi bohong sudah tersebar, kita akan membaginya ke media mainstream, kita minta media agar segera meluruskan informasi itu," ujar Hafis.

Hafis dan rekan-rekannya di komunitas Ivsat Aceh Tamiang cukup aktif membangun komunikasi dengan media mainstream.

Kerja sama dan sinergisitas yang dibangun dengan awak media ini ternyata cukup efektif untuk menangkal hoax di tengah masyarakat.

"Melalui media mainstream para relawan Ivsat di seluruh kecamatan di Aceh Tamiang kemudian menyebarkan link berita yang sebenarnya untuk menangkal berita hoaks yang sebelumnya sudah tersebar luas di masyarakat,” tegasnya.

Hafis menceritakan hoax yang berpotensi memecah belah, dan mengganggu iklim sosial politik bukan hanya isapan jempol.

Bercermin pada peristiwa 2018 lalu, Aceh Tamiang sempat diguncang serangkaian peristiwa konflik kekerasan yang melibatkan mantan GAM hingga berujung pada pembakaran Mapolsek Bendahara oleh massa.

Bentrok antara massa dengan aparat polisi ini diawali beredarnya informasi penangkapan terduga pelaku narkoba oleh polisi.

Naasnya, saat menjalani proses pemeriksaan, pelaku kemudian dinyatakan meninggal.

Peristiwa kematian pelaku ini tersebar luas melalui pesan berantai menyulut kemarahan massa hingga terjadi penyerangan Mapolsek.

“Informasi yang beredar kemudian menyeret bentrokan antara kelompok eks kombatan (GAM) dengan kepolisian, ini membuat luka lama muncul kembali sehingga terjadi penyerbuan ke kantor polisi,” tutur Hafis.

* * *

INFORMASI bohong atau hoax diprediksi masih berpotensi besar terjadi dimana Indonesia akan menghadapi agenda politik Pemilu 2024.

Kemunculan hoax kini menjelma menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Tak terkecuali Aceh.

Gempuran kabar bohong ini masih berpotensi beredar dinamis, sistematis dan masif menjelang tahun politik Pemilu Legislatif dan Presiden 2024 yang digelar serentak.

Beberapa kalangan juga menilai Aceh menjadi wilayah potensial dan paling rentan terpapar hoax.

Bukan tanpa alasan, sebaran hoax di Aceh tak sebatas melalui media sosial, tapi juga berembus kencang dan terang-terangan di warung kopi.

Warung kopi bagi kebanyakan warga Aceh adalah pusat informasi yang mudah dijangkau dan sangat rentan disusupi hoax.

Kepala Badan Kesbangpol Aceh Tamiang, Agusliayana Devita memprediksi potensi penyebaran hoax jelang Pemilu 2024 bakal meningkat seiring bertambahnya jumlah organisasi masyarakat (Ormas).

“Ada tren jumlah Ormas yang mendaftar ke Kesbangpol bertambah, sebagian Ormas baru,” kata Devi.

Devi menilai bila hoax bisa ditangani sedini mungkin, maka keberadaan Ormas ini justru memberi dampak positif.

“Akan lebih memberi warna, jadi penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih menarik. Berbeda, tapi tetap memiliki tujuan yang sama untuk menyukseskan Pemiliu 2024,” tukas mantan Kabag Humas Setdakab Aceh Tamiang itu.

Korban hoax 

Kesbangpol Aceh Tamiang terus mengedepankan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menangkal berita hoax.

Langkah pencegahan ini akan terus ditingkatkan pada 2023 hingga memasuki tahapan Pemilu 2024.

Diakuinya dibutuhkan keseriusan untuk mengatasi persoalan ini mengingat Indonesia tengah bersiap menghadapi pesta demokrasi terbesar.

“Kalau saya bilang ini pesta demokrasi terbesar di dunia. Jadi perlu perhatian serius,” kata Devi.

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Tamiang justru sudah lebih dulu menjadi korban informasi hoax yang membuat lembaga itu kewalahan menghadapinya.

Informasi hoax yang menerpa lembaga itu berasal dari selebaran yang dibagikan di media sosial mengenai perekrutan anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Aceh Tamiang.

Kasus yang terjadi pada akhir Agustus 2022 ini diduga kuat bermotif penipuan untuk mencari keuntungan.

“Itu baru dugaan. Tapi karena belum ada yang menderita kerugian materi, kami tidak melaporkan kasus ini ke polisi,” kata Ketua Panwaslih Aceh Tamiang Imran Kamis 25 Agustus 2022 kepada Serambinews.com.

Imran memastikan selebaran itu sebagai hoax karena saat ini belum ada instruksi resmi dari Bawaslu Republik Indonesia mengenai perekrutan anggota Panwascam.

Ia mengaku baru tahu ada selebaran rekrutmen Panwascam Pemilu 2024, setelah kantornya didatangi banyak orang.

“Kalau yang datang langsung ada delapan orang, tapi yang menghubungi melalui handphone sudah puluhan orang,” tutur Imran.

Penyebaran informasi hoax itu dilakukan berantai di media sosial hingga menarik perhatian banyak orang.

Dalam selebaran itu dijabarkan dengan rinci mengenai tahapan rekrutmen.

“Panwaslih Aceh Tamiang memastikan selebaran perekrutan Panwascam yang tersebar itu hoax,” tegas Imran.

Rincinya, terdapat 13 poin tahapan yang ditulis dalam selebaran itu mulai dari tahapan pertama berupa sosialisasi 20-25 Agustus hingga tahapan terakhir pelantikan 5-6 Oktober 2022.

Jangan mudah percaya

Imran mengimbau masyarakat tidak mudah percaya terkait dengan berita yang belum valid.

Masyarakat diminta selalu melakukan kroscek dengan mengakses media sosial Panwaslih Aceh Tamiang.

Menurutnya perekrutan Panwascam akan diumumkan secara resmi, baik melalui media massa atau spanduk di setiap kecamatan.

Penyebaran pengumuman akan dilakukan secara luas ke pelosok desa, serta di media sosial resmi Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang.

“Saya berharap masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang jangan terpengaruh terhadap selebaran yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” imbaunya.

Merujuk pada kejadian ini, Imran berasumsi serangan hoax menjelang Pemilu 2024 akan meningkat.

Dari sudut pandangnya, motif hoax beragam, ada yang hanya iseng hingga mencari keuntungan pribadi dan kelompok.

“Intinya pelaku ingin menyamakan frame masyarakat dengan kepentingan dia, ini bahaya kalau tidak disikapi,” ungkapnya.

Dia memprediksi hoax akan meningkat menjelang tahapan Pemilu 2024 efektif berjalan.

Panwaslih Aceh Tamiang berupaya menangkal hoax dengan media diskusi publik. Salah satunya yang dihelat pada Senin lalu (5/9/2022).

Dialog ini dihadiri sejumlah perwakilan unsur pemuda, mahasiswa dan pers.

Imran berharap kehadiran berbagai unsur masyarakat ini bisa menyebarluaskan tentang tahapan Pemilu dan bentuk-bentuk pelanggarannya.

Akademisi Universitas Malikussaleh Teuku Kemal Fasya mengatakan pelanggaran Pemilu bisa terjadi dalam dua bentuk, administrasi dan tindak pidana.

“Ada juga bentuk pelanggaran lain, ini misalnya sikap ASN atau TNI dan Polri yang tidak netral,” kata Kemal.

Penanganan seluruh kasus ini disebutnya telah dilimpahkan ke Komisi ASN.

“Panwaslih jangan lembek, perlu perkuat juga Sentra Gakkumdu, tentunya ini menyangkut anggaran,” ujarnya.

Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Aceh Tamiang Ferry Irawan Nasution mengakui pernah memberhentikan lima Panitia Pengawas Desa (PPD) di Kecamatan Kejuruanmuda pada Pemilu 2019.

Pemecatan itu bahkan dilakukan sehari setelah kelimanya dilantik.

“Ini membuktikan kami tidak pandang bulu, kelimanya melanggar kode etik karena berpose dengan dua jari yang mengindikasikan (dukungan) ke salah satu Capres ketika itu,” kata Ferry didampingi komisioner Lindawati dalam diskusi yang digelar Panwaslih.

Kemunculan hoax dan bermacam pelanggaran Pemilu lainnya di lapisan akar rumput akan terus mengintai sepanjang tidak ada upaya untuk mengantisipasinya sejak dini.

"Para relawan Ivsat akan terus mengawal proses ini, jangan sampai Pemilu 2024 menjadi ajang perpecahan di masyarakat oleh karena hoax yang beredar tanpa bisa dibendung," tukas Hafis, relawan di komunitas Ivsat Aceh Tamiang.(*)

• Blak-blakan, LPSK Ungkap Adanya Pemukulan oleh Oknum Aparat ke Relawan Medis Saat Tragedi Kanjuruhan

• Kesha Ratuliu Ikut Prihatin Saat Tahu KDRT Lesty: Semoga Jadi Ibu dan Wanita Kuat, Cepat Sembuh

• Wanda Hamidah Ngaku Mau Pingsan, Rumahnya Digeruduk Satpol PP, Ada Apa?