Usai Dilantik Jadi Penjabat Wali Kota Banda Aceh, Ini Langkah Strategis yang Dilakukan Bakri Siddiq

Bukan dari belakang meja, tapi turun langsung ke setiap kantor pemerintahan secara maraton, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Jumat, 7 Oktober 2022, genap tiga bulan Bakri Siddiq mengemban amanah sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh.

Setelah dilantik pada 7 Juli 2022, berdasarkan Surat Keputusan Mendagri nomor 131.11-1418 tahun 2022.

Setidaknya, ada lima arah kebijakan pembangunan yang diusung Bakri Siddiq untuk satu tahun ke depan pasca dilantik.

Yakni penguatan penegakan syariat Islam, reformasi birokrasi, pemberdayaan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas/fungsionalisasi infrastruktur.

Di samping itu, dalam SK pelantikan dan arahan Pj Gubernur Aceh, Bakri Siddiq juga diberi tugas melanjutkan pembangunan, termasuk menyukseskan tahapan pemilukada serentak 2024.

Pembenahan tata kelola keuangan dan pemerintahan turut menjadi prioritasnya.

Pada tahap awal, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini menginventaris segala hal yang masih menjadi permasalahan di kota Banda Aceh.

Bukan dari belakang meja, tapi turun langsung ke setiap kantor pemerintahan secara maraton, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Blusukan ke pasar-pasar, rumah warga kurang mampu, hingga pengecekan jalan/drainase pun kerap dilakukannya untuk mengetahui kondisi riil ibu kota provinsi Aceh.

Baca juga: Balon Udara Hantam Tanah Dengan Keras, Dua Turis Spanyol Tewas di Turki

Baca juga: VIDEO Buaya 4 Meter Teror Warga Krueng Meureubo

Berikut "rapor hijau" Bakri Siddiq selama tiga bulan--triwulan pertama--menjabat sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh:

Membenahi Kondisi Keuangan Pemko Banda Aceh

Begitu menakhodai Banda Aceh, Bakri Siddiq menerima 'warisan' berupa dua persoalan krusial terkait kondisi keuangan Pemko Banda Aceh dari pemerintah sebelumnya.

"Pertama, sisa utang tahun anggaran 2021 sekira Rp 23 miliar, dan yang kedua, potensi defisit anggaran tahun ini yang mencapai Rp 225 miliar lebih."

Rinciannya, kondisi kewajiban Pemko Banda Aceh 2021 yang harus diselesaikan sebesar Rp 158.744.329.810,89, yang sampai dengan 30 Juni 2022 sudah terealisasi sebesar:

Utang belanja sebesar Rp 118.552.492.071,32, sudah terealisasi sebesar Rp 107.102.684.119,32 sehingga masih tersisa Rp 11.449.807.952,00. Kemudian utang belanja earmark 2021 sebesar Rp 40.191.837.739,57, sudah terealisasi sebesar Rp 28.401.894.989,19 sehingga masih tersisa Rp 11.789.942.750,38.

"Sehingga dari seluruh total kewajiban sebesar Rp 158.744.329.810,89, per 30 Juni 2022 terealisasi sebesar Rp 135.504.579.108,51, namun masih tersisa sebesar Rp 23.239.750.702,38," rinci Bakri.

Beban keuangan yang semakin berat itu belum termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dibayarkan dari Januari-Juni 2022.

"Bukan hanya itu, Alokasi Dana Gampong (ADG) yang mencakup gaji aparatur dan operasional kantor desa juga belum terselesaikan," ujarnya.

Baca juga: Cuma Berada di Peringkat 7 Ballon dOr, Thibaut Courtois: Real Madrid Juara karena Penyelamatan Saya

Baca juga: Tolak Tinggalkan Rumah, Milisi Houthi Bertindak Brutal, Bunuh Seorang Ibu di Depan Anak-Anaknya

Karena menyangkut hidup orang banyak, kelancaran roda pemerintahan, dan mendongkrak perekonomian gampong yang merupakan ujung tombak pembangunan kota,

Bakri langsung mengambil langkah-langkah strategis dengan menginstruksikan sekda dan kepala dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini.

"Alhamdulillah, selama saya menjabat, TPP sudah mampu kita bayarkan tiga bulan secara berturut-turut, Juli, Agustus, dan September. Nominal per bulannya sekitar Rp 8 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp 24 miliar," ungkapnya.

Kemudian, ADG tahap pertama (Januari-Mei 2022) juga bisa dicairkan pada Agustus lalu.

Nilainya mencapai Rp 22,9 miliar atau setara dengan 40 persen dari total ADG 2022.

"Untuk ADG tahap kedua (Juni-Agustus) sekira Rp 13 miliar pun telah kita salurkan pada awal September lalu," ungkapnya lagi.

Terkait dengan potensi defisit anggaran, Bakri menjelaskan, hal itu akan terjadi apabila seluruh program dan kegiatan pembangunan sebagaimana termaktub dalam APBK murni 2022 tetap dilaksanakan.

"Menyikapi hal tersebut, saya telah menginstruksikan pencermatan anggaran untuk diakomodir dalam APBK-P 2022," katanya.

Baca juga: Putra Mahkota Kuwait Minta Rakyat Awasi Tugas Anggota Parlemen dan Minta Pertanggungjawaban

Baca juga: UEA Tolak Disebut Sebagai Negara Rasis, Bantah Tuduhan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa

Setelah melakukan asistensi anggaran dengan seluruh OPD, tahapan konsultasi dengan legislatif, dan serangkaian pembahasan secara intensif dalam rapat paripurna dewan, akhirnya Rancangan Qanun Perubahan APBK Kota Banda Aceh tahun anggaran 2022 secara resmi diterima dan disetujui untuk kemudian ditetapkan sebagai qanun.

Dalam APBK-Perubahan 2022, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.364.586.726.179, mengalami penurunan sebesar Rp 9.685.004.238, atau minus 0,70 persen dari pendapatan daerah dalam APBK murni.

"Berbeda dengan APBK 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, APBK-P 2022 disetujui oleh seluruh fraksi legislatif," kata Bakri.

Menurutnya, pencermatan (rasionalisasi) terhadap APBK 2022 mutlak harus dilakukan.

"Mau tidak mau, langkah ini harus kita ambil untuk menyehatkan kondisi keuangan Pemko Banda Aceh. Dengan catatan, agar tetap memperhatikan kemaslahatan bersama plus program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat."

Baca juga: Australia Tetap Teman Setia Israel, Solusi Dua Negara, Satu-Satunya Cara Berdamai dengan Palestina

Baca juga: Kapolri Lantik 9 Kapolda Baru dan 7 Pejabat Utama Mabes Polri, Termasuk Pengganti Teddy Minahasa

Menjemput Bola Dana Pembangunan dari Pemerintah Pusat

Awal September 2022, Bakri Siddiq melakukan kunjungan kerja ke Gedung Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta.

Di sana, ia menyerahkan proposal program bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hasilnya, Kementerian PUPR langsung menyahuti dengan program rehab dan pembangunan 150 unit rumah duafa di Banda Aceh pada 2023 nanti.

"Selain rumah bagi masyarakat kurang mampu, pusat juga akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan, drainase, IPAL Komunal, infrastruktur air bersih, dan sanitasi."

Kepada pemerintah pusat, ia juga menyatakan kesiapan Banda Aceh untuk menjadi pilot project penyelenggaraan pemerintahan kota berbasis Data Desa Presisi (DDP) di Provinsi Aceh.

"Kita akan mendata seluruh penduduk miskin melalui suatu aplikasi, sehingga hasilnya lebih akurat dan valid," ujarnya.

Soal dana pusat ini, Bakri juga baru pulang dari Jakarta dengan berita yang membahagiakan.

"Alhamdulillah, pemerintah pusat akan menggelontorkan dana yang totalnya mencapai Rp 47,9 miliar untuk Banda Aceh."

"Dana ini akan kita gunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman, hingga jalan," katanya.

Adapun sejumlah proyek akan dimulai pengerjaannya tahun depan, di antaranya pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah air bersih senilai Rp 5,4 miliar dan pembangunan IPAL skala permukiman beserta rehabilitasi IPLT Gampong Jawa senilai Rp 8,2 miliar.

Baca juga: VIDEO Kelok Sembilan Aceh Tamiang Tergerus Banjir hingga Longsor

Baca juga: Hasil Denmark Open 2022: Jonatan Christie Segel Tiket 16 Besar Usai Sikat Wakil Tuan Rumah

Kemudian pembangunan dan rehab rumah masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 135 unit, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 2,1 kilometer, dan drainase lingkungan 4,4 kilometer.

"Total anggarannya mencapai Rp 12,7 miliar," sebut Bakri.

Bukan hanya itu, Pemko Banda Aceh juga akan melakukan penanganan long segment tehadap Jalan Hasan Saleh di kawasan Neusu, mulai dari Simpang Lamlagang hingga Lapangan Jasdam.

"Dengan anggaran Rp 11,1 miliar, akan kita rekonstruksi jalan yang sudah mulai crowded itu."

Di samping itu, beberapa usulan program lainnya turut disampaikan Bakri Siddiq kepada pemerintah pusat.

"Insyaallah Banda Aceh Outer Ring Road akan dilanjutkan pembangunannya. Begitu juga dengan proyek flyover Pango," katanya.

Termasuk penataan pinggiran Krueng Aceh mulai dari Jembatan Pante Pirak hingga Jembatan Peunayong.

"Ini semua sudah masuk dalam rencana umum Kementerian PUPR pada 2025 mendatang," katanya lagi.

Item lain, pihaknya juga meminta pelebaran Jalan Sultan Iskandar Muda, tepatnya mulai dari jembatan setelah simpang empat Punge hingga samping rumah Pangdam ke arah Blangpadang.

"Titik ruas jalan nasional tersebut terlalu sempit sehingga selama ini sering terjadi kemacetan."

"Permintaan itu pun langsung disahuti dan akan dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh tahun depan dengan menggunakan APBN. Nominal pelebaran jalan beserta jembatan itu Rp 10,5 miliar," ungkapnya.

Baca juga: Ditanya Tentang Rencana Pensiun di Real Madrid, Karim Benzema: Ya, Tidak Ada Alternatif

Baca juga: Pertempuran Sengit Antara Pemberontak Dukungan Turki Pecah di Suriah Utara, 58 Orang Tewas

Meningkatkan Pelayanan Publik

"Menyangkut pelayanan publik, dari persentase 100, jika ada 10 persen saja yang komplain, kita belum sukses. Perbaikan pelayanan Perumdam Tirta Daroy menjadi prioritas saya di Banda Aceh."

Sejak dari bulan tujuh hingga sembilan, Bakri Siddiq menerima banyak keluhan dari masyarakat, baik via WA maupun langsung, terkait dengan kurangnya suplai air.

"Khususnya yang banyak dari daerah Lambaro Skep dan Lampulo," ungkapnya.

Ia pun menginstruksikan Perumdam Tirta Daroy untuk menuntaskan masalah tersebut dalam waktu yang tak terlalu lama.

"Dalam tiga atau empat bulan pasca saya menjabat (September atau Oktober 2022), Perumdam Tirta Daroy harus mampu melayani pelanggan lebih baik, walau belum bisa memuaskan semua."

Terkait dengan debit air baku yang masih fluktuatif (bergantung pada bendungan karet plus air pasang), pihaknya akan mengupayakan tambahan reservoir di kawasan Lambhuk.

"Koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai I Sumatera juga tengah kita lakukan. Dengan adanya reservoir penampungan air baku, stok/debit air baku kita selalu tersedia," katanya.

Saat ini, ujar Bakri, kapasitas produksi air di WTP Lambaro sudah memadai.

"Dari kapasitas maksimal 800, saat ini produksinya mencapai 700 liter per detik, bahkan meningkat 100 meter liter per detik dibanding rata-rata 600 liter per detik."

Baca juga: Lebanon Tuduh Kapal Perang Israel Langgar Perbatasan Maritim Negaranya

Baca juga: Perkuat Adaptasi Perubahan Iklim, FP USK Gelar Seminar Internasional ICAGRI 4

Idealnya, debit air yang bertambah ini harus berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat, sehingga keluhan bisa berkurang.

Terkait problem suplai air seperti di Lambaro Skep, Perumdam Tirta Daroy juga sedang memperbaiki jaringan perpipaan bocor dan tumpang tindih yang mengakibatkan kecilnya tekanan air.

Untuk memastikan pelayanan publik tetap prima, Bakri Siddiq pun kerap melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dinas, terutama dinas dan instansi pelayanan publik.

"Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lantai III Pasar Aceh Baru menjadi atensi saya untuk memastikan layanan cepat, tepat, efektif, dan efisien bagi masyarakat kota."

Kepada jajaran MPP, ia menegaskan aparatur harus mampu merubah mindset, memahami dirinya sebagai pelayan masyarakat, bukan malah dilayani.

"Masyarakat tidak boleh menunggu lama, kalau kemarin menyelesaikan satu dokumen butuh waktu dua minggu, ke depan saya ingin dipercepat. Kalau bisa satu atau dua hari selsai. Intinya jangan dipersulit, harus dapat dipermudah."(*)